4 Catatan Komnas Disabilitas terkait Penyelenggaraan Haji 2025

Selama kurun waktu tersebut, sesuai tugas dan fungsinya, KND melakukan tugas pendampingan atas pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam ibadah haji.

Melalui audiensi inilah KND sekaligus menyampaikan laporan, evaluasi, serta rekomendasi kepada Kemenag untuk menjadi pijakan bagi penyelenggaraan haji berikutnya.

Di antara kegiatan strategis KND selama pendampingan tersebut, selain memberikan pelayanan teknis di lapangan, juga membantu menyuarakan praktik, baik yang dilakukan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), salah satunya yang dijalankan Daker Madinah. Hal ini dilakukan saat KND melakukan pendampingan khusus ke Madinah atas seizin Ketua PPIH.

Ketika di Mekkah banyak jemaah yang mengalami gangguan jiwa demensia akibat terpicu stressor, berupa keterpisahan dari pendamping, keluarga dan rombongan saat diberangkatkan dari Madinah oleh syarikah, Daker Madinah menempuh langkah mitigasi yang baik. 

Pada pendorongan kloter berikutnya mereka memberanikan diri mencabut jemaah yang akan terpisah dari manifes, dan memberangkatkan secara mandiri agar bisa tetap bersama pendampingnya.

"Praktik baik ini kemudian di-blow up oleh media yang meliput kegiatan KND, sehingga publik bisa melihat hal-hal positif yang ditempuh oleh PPIH," ujar Deka.

Selain itu, KND juga melakukan kegiatan strategis yakni pemenuhan hak bagi jemaah disabilitas mental dimensia, serta untuk jemaah pada umumnya, berupa program penguatan kejiwaan yang dilakukan secara massif melalui media sosial, yakni Podcast “Penguatan Mental Bagi Jemaah Haji” atas dukungan da’i kondang KH. Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym.

"Program yang juga dimaksudkan untuk memberikan dukungan positif kepada PPIH ini, perhari ini sudah memiliki jangkauan lebih dari 200 ribu kali ditonton," kata Deka.

Terhadap penyelenggaran haji 2025 ini sendiri, KND menyimpulkan Kemenag telah menorehkan kemajuan dalam sejarah penyelenggaran haji, karena menjadi satu-satunya negara di dunia yang secara resmi mengusung tema Ramah Lansia dan Disabilitas.

“Kami sangat mengapresiasi kesuksesan ini, menurut kami Haji 2025 ini adalah legacy besar kemenag RI,” ujar Dante.

Deka menyebut ukuran kesuksesan penyelenggaran haji 2025 harus dilihat dari sisi yang substansial, bahwa Kementerian Agama telah melakukan perencanaan dan persiapan yang matang dari semua aspek, terutama penyiapan tim petugas haji yang dibina dan dibekali secara komprehensif.

Disamping itu, menurut KND, kesuksesan itu juga dilihat dari bagaimana Kemenag berupaya melakukan peningkatan dan terobosan dalam pelayanan, perlindungan, dan pemenuhan hak jamaah haji lansia dan disabilitas. 

Di antara langkah yang paling strategis adalah penyelenggaraan program Safari Wukuf, skema murur dan tanazul, bagi para jemaah haji lansia dan disabilitas, termasuk jemaah yang sakit dan memiliki resiko tinggi (risti), berikut para pendampingnya, meskipun yang terakhir dibatalkan pihak Kementerian Haji Saudi. 

Dante menegaskan program dan skema itu, dalam kaca mata Undang-Undang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016, merupakan penerapan dari akomodasi yang layak, yang merupakan salah satu hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi.

“Skema itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Disabilitas,” kata Dante.

Menyambut apresiasi dan laporan yang disampaikan KND, Hilman menyatakan penyelenggaraan haji perlu diperkuat pemahamannya tentang ragam disabilitas, agar lebih optimal dalam melayani. Sebab menurutnya calon jemaah Indonesia berikutnya secara demografi akan makin banyak jumlah lansianya, dan itu berarti juga kebanyakan memiliki kedisabilitasan.

“Untuk itu nanti kita rekomendasikan agar nanti BP Haji menyiapkan Divisi Khusus Lansia dan Disabilitas,” ujar Hilman.

Dari pendampingan selama di Tanah Suci, KND juga menemukan masih ada sejumlah tantangan krusial yang perlu diatasi dengan serius, untuk penyelenggaraan haji berikutnya. Tantangan yang paling utama adalah belum adanya kebijakan dan sistem pendataan jemaah haji disabilitas.

“Padahal data ini vital sekali, karena menjadi dasar dalam menentukan kebijakan, program dan anggaran dalam pelayanan,” ujar Dante.

Tantangan kedua, belum terpenuhinya perspektif yang utuh tentang konsep layanan bagi jemaah haji disabilitas, di mana secara umum layanan lebih banyak difokuskan untuk penyandang disabilitas fisik, khususnya pengguna kursi roda dari kalangan lansia.

Sementara ragam disabilitas lain ada yang belum terakomodir dalam konsep dan sistem pelayanan Kemenag, contohnya layanan bagi penyandang disabilitas netra, tuli dan juga mental, terutama para pengidap demensia.

Tantangan ketiga, masih banyak titik-titik utama penyelenggaraan haji yang belum ramah disabilitas. Meskipun ini merupakan ranah dan otoritas Kementerian Haji Saudi sendiri, dan Pemerintah Indonesia tidak bisa intervensi, namun sebagai penerima jasa layanan Indonesia perlu terus mengadvokasi.

Tantangan keempat adalah mengenai kuota khusus lansia dan disabilitas yang belum memadai, serta belum tersosialisasi dengan baik. Deka menyayangkan masih sedikitnya penyandang disabilitas yang berhaji akibat masalah tersebut.

“Perlu afirmasi yang lebih kuat dari Kemenag agar lebih banyak lagi dari mereka yang bisa mendapatkan haknya untuk menunaikan haji,” tandas Deka.