Jakarta, IDN Times – Beberapa pekan terakhir, isu mengenai politisasi masjid ramai dibicarakan. Terlebih untuk Pilkada serentak di beberapa daerah, termasuk Pilpres 2019 yang sudah mulai menggema dari sekarang, meski baru dimulai pada Agustus 2018.
Pro-kontra hadir di masyarakat mengenai apakah boleh masjid digunakan untuk berpolitik dan mendukung salah satu calon tertentu yang akan berlaga dalam pemilihan umum.
Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang juga Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Komisaris Jenderal Syafruddin dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memberikan pandangan mereka untuk politisasi masjid. Apa kata mereka?