4 Terdakwa Pelaku Teror Air Keras Hadapi Sidang Tuntutan Hari Ini

Prediksi keempat terdakwa akan dituntut hukuman bui ringan berkaca dari pasal yang digunakan oleh oditur militer yang tertuang di surat dakwaan. Dakwaan primer menggunakan Pasal 469 ayat (1) jo Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun," ujar Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta, Kolonel Corps Hukum (Chk) Andri Wijaya di Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada Kamis (16/4/2026).

Selain itu, oditur militer juga menggunakan Pasal 448 ayat (1) jo Pasal 20 huruf C dengan ancaman pidana penjara maksimal delapan tahun untuk dakwaan subsider. Kemudian, oditur militer juga mengenakan Pasal 467 ayat (1) jo ayat (2) jo Pasal 20 huruf C dengan ancaman hukuman bui maksimal tujuh tahun.

Sementara, terkait restitusi yang dihitung oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan disampaikan di dalam sidang tuntutan hari ini.

Salah satu fakta yang terungkap selama sesi persidangan yakni keempat terdakwa melakukan teror air keras terhadap aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) itu, karena emosi melihat aksi Andrie menerobos rapat tertutup revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont pada Maret 2025. Namun, aksi itu tak disaksikan secara langsung.

Mereka melihat video aksi protes lewat media sosial. Keempatnya bahkan tak mengenal Wakil Koordinator KontraS itu secara pribadi. Hal itu yang kemudian membuat hakim ketua Kolonel Chk Fredy Isnarnato merasa heran.

"Itu yang membuat saya heran. Masak alasan (menyiram air keras), begitu doang. Kok bisa emosi? Sebelumnya gak kenal kan dengan Andrie Yunus?" tanya Fredy kepada terdakwa I, Serda Edi Sudarko di dalam sidang lanjutan kasus penyiraman air keras kepada Andrie Yunus, Rabu (13/5/2026) di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

"Apa kepentingan Saudara terhadap revisi UU TNI?" tanya Fredy lagi kepada Serda Edi.

"Siap, tidak ada kepentingan, izin," kata Edi.

"Apa kepentingan Saudara dengan Saudara AY menggugat (UU TNI) ke MK? Ada gak kepentingan Saudara?" tanya Fredy lagi.

"Siap, tidak ada," kata Serda Edi.

Terdakwa yang sehari-hari bertugas di Badan Intelijen Strategis (BAIS) itu juga mengaku tidak pernah dirugikan karena aksi Andrie yang menuduh TNI menjadi dalang aksi kerusuhan pada Agustus 2025 lalu.

"Berarti kan hubungan emosional pribadi ke Saudara Andrie kan tidak ada. Tapi, Saudara bisa bersikap seemosional itu sehingga melakukan langkah-langkah tersebut," kata Fredy.

Sementara, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan, empat anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI yang menjadi pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus bisa mendapat hukuman berat melalui peradilan militer. Purnawirawan Jenderal itu mengatakan demikian, berdasarkan realita perwira tinggi TNI yang terbukti melakukan tindak pidana tetap bisa diadili di pengadilan militer. Pernyataan Sjafrie itu bermula dari anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P Mayjen (Purn) Tubagus Hasanuddin menyinggung kasus penyiraman air keras yang ramai dibahas karena pelakunya diadili di pengadilan militer.

Hasanuddin pun mengajak Sjafrie untuk bersama-sama memperbaiki peraturan perundang-undangannya. Sjafrie pun merespons hukuman untuk prajurit BAIS tersebut bisa lebih berat dengan diadili di pengadilan militer.

"Jadi, kalau tadi ada bicara soal penyiraman, bisa lebih berat hukumannya," ujar Sjafrie di ruang rapat Komisi I DPR pada Selasa (19/5/2026) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

Dalam pandangannya, peradilan militer memiliki nilai yang sangat tinggi. "Jadi, ini supaya Bapak tahu, bahwa peradilan militer itu tinggi sekali nilainya. Apalagi sekarang ada oditur militer di Kejaksaan Agung, ada Mahkamah Militer di Mahkamah Agung," tutur dia.