5 Permintaan Anak Syahrul Yasin Limpo, Dibayar Pakai Uang Kementan

Sekretaris Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Bambang Pamuji, yang menjadi saksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2024) mengungkap adanya pembelian untuk sound system.

Saat itu, jaksa menanyakan soal pengeluaran Rp21 juta untuk sound.

“Nomor 11 ada sound. 16 November, 21 juta sound. Bisa saksi jelaskan untuk apa ini uang?" tanya jaksa.

"Sound itu untuk beli sound, Pak. Jadi ada tagihan pembeliaan sound, sound system," jawabnya.

Bambang menjelaskan, perintah untuk mengirimkan uang Rp21 juta berasal dari Panji Hartanto. Panji merupakan ajudan Syahrul Yasin Limpo.

“Kalau tidak salah Pak Panji," ujarnya.

Bambang juga bersaksi bahwa Kementan menerima permintaan untuk pembayaran terapi stem cell Thita senilai Rp200 juta.

"Kalau pembayaran stem cell, apa nih sampai Rp 200 juta, saudara tahu?" tanya jaksa dalam persidangan.

"Setahu saya, Pak, itu memang dari Bu Thita," jawab Bambang.

Sementara itu, Koordinator Substansi Rumah Tangga Kementan, Arief Sopian, mengatakan, dirinya pernah diminta mencarikan uang untuk membeli mobil untuk anak SYL.

Hal itu disampaikan Arief saat diperiksa sebagai saksi kasus korupsi di Kementan untuk terdakwa Syahrul Yasin Limpo, eks Sekjen Kementan Kasdi Subagyono, dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Sidang lanjutan saat itu digelar di PN Tipikor Jakarta, Senin (29/4/2024).

Arief mengaku dimintau untuk membayar mobil Innova yang dibeli SYL untuk anaknya pada Maret 2022. Arief mengatakan, uang itu dikumpulkan dari eselon I di Kementan.

Namun hanya pejabat di Inspektorat Jenderal yang tak dimintai uang untuk pembelian Innova tersebut.

Innova itu diantar ke rumah anak SYL, Indira Chunda Thita, di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Arief mengatakan, saat mengantar mobil itu hanya bertemu sopir Thita. Innova itu disebutkannya dibayar lunas dengan harga mencapai Rp500 juta.

"Lunas, Pak," jawab Arief.

Mantan Kasubag Pengadaan Biro Umum pada Kementan, Abdul Hafidh, juga bersaksi bahwa ada kantin yang digunakan Thita, tetapi biaya sewanya dibebankan ke Kementan.

“Kantin di Kementerian Pertanian digunakan oleh Indira untuk berusaha, namun yang membayar sewa masuk PNPB adalah kami, benar ini?" tanya jaksa dalam persidangan PN Tipikor Jakarta, Senin (29/4/2024) lalu.

"Siap," jawab Hafidh.

Jaksa menanyakan biaya sewa kantin tersebut. Hafidh mengatakanm kantin itu dibayar dengan biaya sewa Rp1,8 juta per bulan.

Hafidh mengatakan, Biro Umum tak membayarkan biaya sewa kantin tersebut. Namun tunggakan biaya sewa itu menjadi temuan di Inspektorat Jenderal Kementan.

"Jadi tunggakan istilahnya?" tanya jaksa.

"Iya, temuan nanti di Irjen," jawab Hafidh.

"Ada jadi temuan, itu yang harus dibayarkan?" tanya jaksa.

"Iya," jawab Hafidh.

Di sisi lain, mantan Subkoordinator Pemeliharaan Biro Umum dan Pengadaan Kementan, Gempur Aditya, mengatakan, SYL juga menggunakan anggaran di Kementan untuk biaya perawatan skincare anak dan cucunya.

"Kalau permintaan dari Panji, ajudannya terdakwa (SYL) kemarin sudah memberikan keterangan di persidangan ini, ada banyak permintaan untuk saudara?" tanya Ketua Majelis Hakim, Rianto Adam Pontoh dalam persidangan di PN Tipikor Jakarta, Senin (22/4/2024).

"Permintaan dari Panji itu biasanya kayak perawatan yang skincare, Pak, yang skincare itu, yang tadi disampaikan oleh Pak Musyafak," jawab Gempur.

Gempur mengatakan, permintaan anggaran skincare itu untuk membiayai perawatan anak SYL, Indira Chunda Thita. Kemudian, ada juga permintaan anggaran skincare untuk anak Thita yang diterimanya dari mantan ajudan SYL, Panji Hartanto.

"Anaknya siapa? Thita?" tanya hakim.

"Thita dan cucunya," jawab Gempur.

Gempur mengatakan, permintaan anggaran untuk skincare itu dilakukan secara rutin ke Biro Umum dan Pengadaan Kementan. Gempur menyebut, nilainya ada yang Rp17 juta hingga Rp50 juta.

"Itu setiap bulan atau setiap apa?" tanya hakim.

"Itu setiap, kadang-kadang sih, Pak, tidak setiap bulan, tapi selalu ada rutin," jawab Gempur.

"Itu di dalam negeri atau di luar?" tanya hakim.

"Di dalam negeri," jawab Gempur.