Jakarta, IDN Times - Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan pihaknya bersama organisasi kelas pekerja akan mengorganisir demonstrasi besar-besaran. Aksi ini akan digelar serentak di 34 provinsi pada 12 Oktokber 2022.
Adapun di Istana, aksi akan melibatkan 50 ribu buruh berasal dari wilayah Jawa Barat, Banten, dan Jakarta.
"Sementara untuk 31 provinsi lainnya, aksi akan dilakukan di kantor gubernur masing-masing provinsi," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers, Senin (3/10/2022).
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini menjelaskan ada enam tuntutan yang disuarakan dalam demo tersebut.
"Pertama, menolak kenaikan harga BBM, karena terbukti menurunkan daya beli kaum buruh dan masyarakat kecil. Harga bahan pokok melambung. Harga beras naik, di tengah ancaman upah yang akan kembali tidak naik, karena masih menggunakan PP 36/2021," kata Said.
“Inflansi yang terasa bagi kaum buruh adalah tiga komponen. Pertama, kelompok makanan, inflansinya tembus 5 persen. Kedua, transportasi naik 20-25 persen. Dan ketegori ketiga adalah kelompok rumah. Di mana sewa rumah naik 10-12,5 persen,” sambung dia.
Said Iqbal menuturkan, inflasi di tiga kelompok inilah yang memberatkan daya beli buruh dan masyarakat kecil akibat kenaikan harga BBM.
Kemudian tuntutan kedua, buruh menolak pembahasan omnibus law UU Cipta Kerja. Pihaknya menilai, sejak keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatakan omnibus law inskonstitusional bersyarat dan cacat formil, terbukti tidak ada investasi masuk.
Bahkan, kata Said, berulang kali Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan akan ada investasi yang masuk, namun nyatanya hanya sebatas komitmen dan janji belaka.
“Pemerintah selaku mengatakan akan masuk sekian triliun. Nyatanya tidak ada. Omnibus law bukan alat untuk menarik investasi, apalagi di tengah ancaman resesi global,” ucap dia.
Said menegaskan, Partai Buruh dan organsiasi serikat buruh menolak keras membahasan kembali UU Cipta Kerja.
“Bagaimana bisa negara melegalkan outsourcing seumur hidup, dikontrak berulang-ulang tanpa periode kontrak, wanita tidak ada kejelasan mendapat upah ketika cuti haid dan melahirkan, 10 tahun ke depan upah tidak naik meskipun inflansi tinggi, bank tanah yang hanya menguntungkan korporasi dan semakin menjauhkan dari reforma agraria,” tutur dia.
Ketiga, menuntut kenaikan upah minimum 2023 sebesar 13 persen. Menurut Iqbal, sebelum kenaikan BBM, inflansi diperkirakan 4,9 persen.
Setelah kenaikan BBM, berdasarkan litbang Partai Buruh, inflansi diperkirakan akan tembus 7 sampai 8 persen. Sedangkan pemerintah menyatakan, inflansi berkisar 6,5 sampai 7 persen.
“Ambil angka 7 persen dan pertumbuhan ekonomi katakanlah 4,8 persen. Jika inflansi dan pertumbuhan ekonomi dijumlah, totalnya 11,8 persen. Ini yang seharusnya menjadi dasar kenaikan upah. Pembulatan yang diminta adalah kenaikan upah 13 persen,” tutur Said.
Kenaikan upah ini sudah diperhitungkan untuk menutup kenaikan inflansi pada kelompok makanan, perumahan, dan transportasi yang naik tinggi.
Keempat, Partai Buruh menolak keras kebijakan PHK besar-besaran di tengah ancaman resesi dunia pada 2023.
Menurut Said, seluruh dunia sudah mulai menunjukkan tanda-tanda resesi. Di beberapa negara Eropa buruh melakukan demonstrasi karena harga-harga melambung tinggi. Inflansi tinggi, energi dan pangan tinggi, dan berakhir PHK besar-besaran.
Partai Buruh juga mengecam keras cara pemerintah menebar rasa takut kepada kaum buruh.
“Para Menteri yang menyatakan ancaman di depan mata adalah provokatif dan menimbulkan monster ketakutan bagi kaum buruh dengan momok monster PHK. Oleh karena itu, Partai Buruh mengecam keras kalimat yang pesimis yang bertentangan dengan sikap Presiden Jokowi yang menyuarakan optimisme," tutur dia.
Partai Buruh juga mengecam keras kejadian di Kanjuruhan yang berakibat hilangnya ratusan nyawa. Terkait hal itu, Partai Buruh meminta penanganan diambil alih Mabes Polri.
Langkah pertama, kata Said, mencopot Kapolres Malang dan mendesak meminta Bupati mundur. Pimpinan di atasnya harus bertanggungjawab.
Kedua, menghentikan sementara Liga 1 dan merombak total kepengurusan PSSI di tingkat pusat dan daerah. Dalam hal ini, Ketua PSSI harus mundur.
"Ketiga, semua aparat yang bertanggungjawab harus dihukum. Keempat, menyantuni semua masyarakat yang luka-luka atau meninggal dunia ditanggung negara," imbuh Said.