6 Fakta Pembatalan Mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo

Jakarta, IDN Times – Mutasi Letnan Jenderal Kunto Arief Wibowo resmi dibatalkan. Semula, putra mantan Wakil Presiden Indonesia ke-6 Try Sutrisno itu dimutasi dari jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I menjadi staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). Mutasi itu tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 pada 29 April lalu.

Namun, keputusan tersebut dianulir. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memutuskan menangguhkan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo. Alhasil, Kunto tetap di jabatan semula yakni sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I. Keputusan penangguhan itu tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI terbaru Nomor Kep/554.a/IV/2025 tertanggal 30 April 2025.

“Setelah Skep Nomor 554/IV/2025 dikeluarkan, ternyata dari rangkaian gerbong yang seharusnya berubah mengikuti alurnya Pak Kunto itu, ada beberapa perwira tinggi yang memang belum bergeser saat ini, sehingga disebutkan lah untuk meralat atau menangguhkan rangkaian (mutasi) itu,” ujar Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi, saat memberikan keterangan pers secara virtual, Jumat malam (2/4/2025).

Berikut fakta-fakta pembatalan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo.

Penangguhan mutasi tidak hanya dialami Letjen Kunto, tapi sedikitnya tujuh perwira tinggi juga mengalami hal serupa. Hal ini dikarenakan tujuh perwira tinggi tersebut masih ada penugasan lain.

“Sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini, sehingga Panglima TNI dan kepala staf memutuskan untuk menangguhkan gerbong yang ini, dan digantikan oleh gerbong lain yang belum bergeser,” ujar Kristomei.

Kristomei menyatakan, pergeseran yang terkesan tiba-tiba itu telah melalui serangkaian proses sidang dewan jabatan dan kepangkatan tertinggi (Wanjakti). “Kan di bulan Mei dan Juni ada yang pensiun, Juli juga ada yang pensiun. Sehingga, wanjakti itu sudah merapatkan siapa-siapa saja yang harus pensiun,” tuturnya.

Dalam surat keputusan terbaru, Panglima TNI kembali menetapkan Letjen Kunto sebagai Pangkogabwilhan I, Laksda TNI Hersan sebagai Pangkoarmada III, Laksda TNI H. Krisno Utomo sebagai Pangkolinlamil, Laksda TNI Rudhi Aviantara sebagai Kepala Staf Kogabwilhan II, Laksma TNI Phundi Rusbandi sebagai Wakil Askomlek KSAL, Laksma TNI Benny Febri sebagai Kadiskomlekal, serta Laksma TNI Maulana sebagai Staf Khusus KSAL.

Kapuspen menjelaskan, penangguhan mutasi dilakukan setelah melalui pertimbangan yang mendalam. Ia menyatakan bahwa dalam proses rotasi jabatan, masih ada sejumlah posisi yang belum dapat ditinggalkan oleh para perwira tinggi TNI karena kebutuhan alasan kebutuhan organisasi.

“Dari alur rangkaian yang mengikuti mutasi Letjen Kunto ternyata belum seluruhnya dapat bergeser saat ini. Dengan pertimbangan adanya tugas tugas yang masih harus diselesaikan oleh pejabat saat ini dan perkembangan situasi. Oleh karena itu, diputuskan untuk menunda atau meralat perubahan tersebut,” tuturnya.

Saat ditanya apakah pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan pernyataan forum purnawirawan TNI, yang salah satunya meminta pemberhentian wakil presiden, Kristomei membantahnya.

Ia menegaskan, pembatalan mutasi dan rotasi dilakukan atas dasar murni profesional, bukan karena isu keterlibatan ayah Letjen Kunto yang turut menandatangani pernyataan bersama forum purnawirawan TNI.

"Jadi sama sekali tidak terkait dengan hal-hal lain. Yang namanya surat keputusan diputuskan lewat sidang Wanjakti. Di situ semua kepala staf angkatan ikut, asintel juga ikut, dan ada pertimbangan-pertimbangan kenapa orang ini harus bergeser atau diberhentikan. Termasuk kenapa ini bisa bergeser dan mengapa ini tidak.” kata dia.

Analisis militer dari Universitas Nasional, Slamet Ginting menyatakan, karier Letjen Kunto sempat terhambat. Hal ini diduga karena mantan Presiden Joko “Jokowi” Widodo membaca tulisan Kunto yang menyerukan agar prajurit TNI bersikap netral di Pemilu 2024. Dalam tulisan tersebut, kata Slamet, Kunto mengingatkan TNI harus menunjukkan sikap ksatria dan mengambil tindakan apabila menemukan kejanggalan atau kecurangan dalam proses pemilu.

"Karena kalau tidak bersikap, TNI dianggap masuk dalam wilayah politik praktis. Jadi, hal yang diingatkan Kunto itu bagus dan itu disambut baik para ilmuwan, pengamat," tutur Slamet pada Desember 2024 lalu.

Namun, akibat tulisan itu, Kunto yang sebelumnya menduduki posisi Pangdam Siliwangi justru dipindahkan menjadi Wakil Komandan Kodiklatad.

Ketika ditanya apakah keputusan Panglima TNI ini bersifat sementara atau sudah dapat dijalankan, Kristomei mengimbau publik untuk menunggu perkembangan lebih lanjut. Ia menambahkan, Wanjakti masih akan bersidang guna menetapkan keputusan tiga bulan ke depan.

"Bila dinilai dan dibutuhkan, bisa ada perubahan lagi. Oh, ternyata si A lebih cocok di sini dibandingkan kemarin yang diusulkan. Itu hal yang biasa kok dinamika itu," ujarnya.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Pandjaitan, membantah Presiden Prabowo Subianto menegur Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, buntut dari mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo. Persepsi itu muncul lantaran mutasi dan rotasi tujuh perwira tinggi TNI, termasuk Letjen Kunto Arief Wibowo, dibatalkan sehari kemudian. Publik menduga mutasi putra dari eks Wakil Presiden Try Sutrisno itu tanpa diketahui Presiden Prabowo.

"Gak ada teguran itu," ujar Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Senin malam (5/5/2025).

Lebih lanjut, mantan purnawirawan jenderal itu juga menyebut tidak ada yang aneh dari kisruh mutasi Letjen Kunto Arief. Pembatalan mutasi bisa saja terjadi.

"Ah, gak ada gitu-gituan. Itu kan (pembatalan mutasi) bisa saja terjadi. Enggak ada hal-hal yang aneh kok itu," imbuhnya.

Namun, baru kali pertama terjadi mutasi dan rotasi dibatalkan oleh Panglima TNI yang sama dan selang satu hari usai keputusan dikeluarkan.

6 Fakta Pembatalan Mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo

Intinya sih...

Editorial Team

Tonton lebih seru di