72 Siswa di Pondok Kelapa Keracunan MBG, DPR: Tutup Permanen SPPG

06 Apr 2026, 11:44 WIB

Amir Faisol

72 Siswa di Pondok Kelapa Keracunan MBG, DPR: Tutup Permanen SPPG

Anggota komisi IX dari fraksi Partai PDI Perjuangan, Charles Honoris (Dokumentasi Istimewa)

Intinya Sih

Sebanyak 72 siswa di Pondok Kelapa mengalami keracunan spageti dari program Makan Bergizi Gratis, memicu desakan penutupan permanen terhadap SPPG penyedia makanan tersebut.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menilai insiden ini menunjukkan kegagalan penerapan standar keamanan pangan dan menegaskan perlunya sanksi tegas tanpa toleransi.
Charles mendorong Badan Gizi Nasion melakukan audit investigatif seluruh rantai pasok MBG serta memperkuat pengawasan bersama BPOM agar kejadian serupa tidak terulang.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris menyoroti kasus 72 siswa dari empat sekolah di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur yang mengalami keracunan spageti menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mendesak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyuplai MBG tersebut untuk ditutup secara permanen.

"Kami menegaskan bahwa setiap SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan pangan harus ditutup secara permanen dan dicabut izin operasionalnya, tanpa pengecualian," kata Charles kepada wartawan, Senin (6/4/2026).

1. Penutupan permanen bentuk tanggung jawab

Anggota komisi IX dari fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris (www.instagram.com/@charleshonoris)

Charles mengatakan, pemberian sanksi oleh Badan Gizi Nasion (BGN) tidak boleh bersifat kasuistik atau terbatas pada satu kejadian saja, melainkan harus menjadi standar penegakan hukum dan pengawasan nasional.

Ia mengatakan, penutupan permanen adalah bentuk pertanggungjawaban moral sekaligus instrumen efek jera agar seluruh penyelenggara SPPG dapat mematuhi standar keamanan pangan secara disiplin dan konsisten.

"Kebijakan ini tidak boleh bersifat kasuistik atau terbatas pada satu kejadian saja, melainkan harus menjadi standar penegakan hukum dan pengawasan nasional," kata Legislator PDIP itu.

2. Insiden Pondok Kelapa bukti standar keamanan pangan gagal

Pembagian MBG selama Ramadan di SMP Negeri 1 Bantur. (IDN Times/Rizal Adhi Pratama)

Charles menyampaikan, insiden keracunan di Pondok Kelapa merupakan bukti nyata kegagalan dalam penerapan standar keamanan pangan, higiene sanitasi, serta pengawasan mutu (quality control) secara ketat dan konsisten.

Komisi IX menegaskan bahwa tidak boleh ada toleransi (zero tolerance) bagi SPPG yang lalai dalam menjaga higienitas dan keamanan menu MBG.

"Sanksi penutupan permanen harus menjadi peringatan keras bagi seluruh penyelenggara agar tidak bermain-main dengan keselamatan rakyat," tutur Ketua DPP PDIP itu.

3. Dorong BGN lakukan audit investigative

MBG di Kubu Raya telat datang mengantar. (IDN Times/istimewa).

Selain itu, Charles mendorong BGN melakukan audit investigative terhadap seluruh rantai pasok, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi makanan, serta memastikan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) di semua titik layanan MBG. Ia tak ingin kejadian yang sama terulang.

Ia memastikan, Komisi IX akan mendorong penguatan fungsi pengawasan lapangan dengan melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara lebih intensif dan sistematis di setiap unit layanan gizi. Negara tidak bisa hanha menunggu baru ada tindakan setelah korban berjatuhan.

"Skema pengawasan preventif harus diperketat agar program strategis nasional ini benar-benar memberikan manfaat gizi, bukan justru menimbulkan risiko kesehatan bagi generasi penerus bangsa," kata dia.

Diketahui, sebanyak 72 orang siswa dari empat sekolah diduga keracunan spageti menu MBG di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur.