Ada Dugaan Polisi Damaikan Korban-Pelaku Perkosaan di Kemenkop UKM

Dijelaskan bahwa 20 Januari 2020, kepolisian menetapkan empat pegawai Kemenkop UKM tersebut sebagai tersangka pelanggaran pasal 286 KUHP yakni perkosaan terhadap perempuan di luar perkawinan, di mana korban diketahui pingsan atau tidak berdaya.

Para tersangka sempat ditahan 14 Februari 2020. Pada 18 Maret 2020, kepolisian menghentikan penyidikan (SP3) dengan alasan Keadilan Restoratif (restoratif justice).

Kemudian, Maret 2020 terjadi perjanjian bersama antara pelaku dengan korban yang difasilitasi oleh kepolisian, disusul dengan pernikahan antara salah satu tersangka yakni ZPA dengan korban pada tanggal 13 Maret 2020.

Terakhir, korban dan keluarganya mempermasalahkan karena ZPA dianggap telah mengingkari isi perjanjian pernikahan, serta diduga melakukan KDRT terhadap istrinya.

Namun, belakangan diketahui bahwa pernikahan ini ternyata hanya dilakukan agar ZPA bisa bebas dari segala jeratan hukum, sementara korban tetap menderita dan dirugikan. Korban dan keluarga memutuskan untuk memproses kembali kasusnya sesuai dengan isi perjanjian bersama butir delapan yakni “jika pihak II (ZPA, WH, MF, NN) melanggar perjanjian, maka pihak II dapat dituntut kembali sesuai jalur hukum yang berlaku”.

18 November 2022, LBH APIK Jawa Barat selaku kuasa hukum atau pendamping dari ND kemudian mendatangi Divisi Propam Polda Jabar untuk menyampaikan pengaduan korban atas sikap dan perilaku para penyidik dalam penanganan kasus tersebut.

Mulai dari adanya dua Kanit PPA Polresta Bogor berdasarkan pengaduan korban atau keluarga yang aktif membujuk dan mendesak dari pihak pelaku, serta memfasilitasi perjanjian damai hingga pernikahan antara pelaku dan korban.

Bukan hanya itu, pada akhir Februari 2020, penyidik menyampaikan kepada orangtua pelapor agar kasus ini diselesaikan secara damai, dan janji korban dinikahi ZPA.

Dugaan penyidik memberikan informasi yang menyesatkan atau menakut-nakuti orangtua korban dengan mengatakan bahwa kalau proses hukum dilanjutkan hingga pengadilan, maka biaya yang harus dikeluarkan semakin besar.

LBH Apik Jabar juga mengatakan, penyidik tidak memperkenankan orangtua korban mendampingi korban saat korban dipanggil masuk ruangan untuk dimintai keterangannya.

"Padahal kondisi korban pada saat itu masih sangat trauma dan takut, serta bingung mau diapakan oleh Penyidik. Ternyata Penyidik menyodorkan beberapa lembar kertas yang sudah ada tulisan di dalamnya untuk ditandatangani oleh korban. Penyidik tidak menjelaskan satu per satu isi dari tulisan tersebut," kata Ratna.

Pada saat itu, korban tidak benar-benar memahami isi dari surat-surat yang disodorkan oleh penyidik. Korban hanya mengikuti perintah penyidik yakni menandatangani surat-surat tersebut.

Kemudian, pada 6 Maret 2020, penyidik kembali memanggil korban dan orangtuanya, dan menyerahkan uang dalam amplop terbungkus plastik kresek untuk biaya perkawinan, korban dikatakan beruntung diberikan uang karena banyak kasus lain yang nominal uangnya tak sebanyak didapatkan korban.

Namun pada Maret 2022 ada pergantian Kanit baru, dan dijelaskan penyidikan telah dihentikan setelah pelapor menikah dengan ZPA. Penyidik tak pernah mengirim surat pemberitahuan SP3 kepada pelapor.

Tersangka ZPA setelah menikahi pelapor, tak pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dan pisah rumah. Atas dasar ini, korban meminta bantuan pengacara untuk mempertanyakan tindak lanjut dari penyidikan perkara ini.

Dan ketika itu, terjadi lagi ada uang yang hendak diberikan untuk berdamai kepada keluarga korban.