Ada INA Digital, Jokowi Minta Kementerian-Pemda Tak Buat Aplikasi Baru

27 Mei 2024, 11:58 WIB

Muhammad Ilman Nafian

Presiden Joko Widodo (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Intinya sih...

Jokowi resmikan super apps INA Digital untuk mengintegrasikan layanan pemerintahan berbasis digital.
Jokowi meminta tak ada pembuatan aplikasi baru di kementerian, lembaga, dan pemda karena sudah ada 27 ribu aplikasi.
Jokowi meminta integrasi data antar instansi dan kepala daerah serta birokrat untuk fokus melayani masyarakat.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo meresmikan super apps untuk mengintegrasikan layanan pemerintahan berbasis digital bernama INA Digital. Oleh karena itu, Jokowi meminta tak ada pembuatan aplikasi baru di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda).

Jokowi mengatakan, INA Digital hadir untuk mengintegrasikan data.

"Mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru, berhenti membikin platform-platform baru, setop. Karena tadi 27 ribu aplikasi yang ada. Kemarin kita cek waktu bikin anggaran ada Rp6,2 triliun yang akan dipakai untuk membikin aplikasi baru, di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi, bayangkan," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024).

"Karena setiap mungkin dulu setiap ganti menteri ganti aplikasi, sama di daerah, ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek, itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi," sambungnya.

1. Jokowi minta kementerian, lembaga, dan pemda untuk tidak tonjolkan egosentris

Presiden Joko Widodo (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Jokowi meminta kementerian dan lembaga bersama kepala daerah untuk saling terintegrasi dan interoperabilitas data. Setiap instansi diminta tidak tonjolkan egosentris.

"Tidak boleh ada lagi alasan ini itu, karena datanya milik saya, datanya milik pemda saya, tidak boleh lagi. Tidak akan maju kita kalau kita masih egosentris kita pelihara. Tinggalkan praktik-praktik lama, tinggalkan mindset lama," ucap dia.

2. Jokowi geleng-geleng jumlah aplikasi pemerintahan ada puluhan ribu

Presiden Joko Widodo (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun geleng-geleng mengetahui jumlah aplikasi pemerintah. Menurutnya, terdapat 27 ribu aplikasi milik pemerintah pusat hingga daerah. Aplikasi itu berjalan sendiri-sendiri tanpa terintegrasi.

"Bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementerian, di lembaga, di pemerintahan daerah provinsi kabupaten/kota ada kurang lebih 27 ribu aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri, yang kerjanya juga sendiri-sendiri," kata dia.

3. Birokrat harus bisa layani masyarakat

Presiden Joko Widodo (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta kepada birokrat senantiasa bekerja melayani masyarakat.

"Saya ingin menggarisbawahi, ingin menekankan kembali bahwa kehadiran birokrasi itu harusnya melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat," ujar dia.

Jokowi meminta birokrat menjadikan kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur keberhasilan layanan. Jokowi meminta kepada birokrat untuk bekerja dengan baik dalam melayani masyarakat.

"Manfaat yang diterima masyarakat adalah kemudahan urusan," imbuh Jokowi.