Jokowi Resmikan Super Apps Layanan Pemerintah Bernama INA Digital
- Jokowi meresmikan super apps INA Digital untuk mengintegrasikan layanan pemerintahan berbasis digital.
- Jokowi meminta birokrat melayani masyarakat dengan baik dan menjadikan kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur keberhasilan layanan.
- Jokowi heran dengan jumlah puluhan ribu aplikasi di pemerintahan yang berjalan tanpa integrasi, sehingga meminta untuk berhenti membuat aplikasi baru.
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo meresmikan super apps untuk mengintegrasikan layanan pemerintahan berbasis digital. Aplikasi tersebut bernama INA Digital.
Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta kepada para birokrat terus bekerja melayani masyarakat.
"Saya ingin menggarisbawahi, ingin menekankan kembali bahwa kehadiran birokrasi itu harusnya melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024).
1. Kepuasan masyarakat harus jadi tolok ukur
Jokowi meminta birokrat menjadikan kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur keberhasilan layanan. Jokowi meminta para birokrat bekerja baik dalam melayani masyarakat.
"Manfaat yang diterima masyarakat adalah kemudahan urusan," kata dia.
2. Jokowi geleng-geleng jumlah aplikasi pemerintahan ada puluhan ribu
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun geleng-geleng mengetahui pemerintah pusat hingga daerah memiliki 27 ribu aplikasi. Aplikasi tersebut pun berjalan masing-masing tanpa integrasi.
"Bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementerian, di lembaga, di pemerintahan daerah provinsi kabupaten/kota ada kurang lebih 27 ribu aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri, yang kerjanya juga sendiri-sendiri," kata dia.
3. Jokowi minta tak ada pembuatan aplikasi baru
Jokowi meminta tak ada pembuatan aplikasi baru. Sebab, kini sudah ada INA Digital sebagai layanan integrasi digital pemerintah.
"Mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru, berhenti membikin platform-platform baru, setop. Karena tadi 27 ribu aplikasi yang ada. Kemarin kita cek waktu bikin anggaran ada Rp6,2 triliun yang akan dipakai untuk membikin aplikasi baru, di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi, bayangkan," ucap dia.
"Karena setiap mungkin dulu setiap ganti menteri ganti aplikasi, sama di daerah, ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek, itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi," kata dia.
Jokowi kemudian meminta kementerian dan lembaga bersama kepala daerah saling terintegrasi dan interoperabilitas data.
"Tidak boleh ada lagi alasan ini itu, karena datanya milik saya, datanya milik pemda saya, tidak boleh lagi. Tidak akan maju kita kalau kita masih egosentris kita pelihara. Tinggalkan praktik-praktik lama, tinggalkan mindset lama," imbuhnya.
