Ada Kekuatan Politik di Balik Pelarangan Jalsah Salanah Ahmadiyah?
Jakarta, IDN Times - Profesor Ismatu Ropi, dosen Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah menyayangkan pelarangan acara tahunan jemaah Ahmadiyah, Jalsah Salanah yang digelar di Desa Manislor, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang digelar 6-8 Desember 2024.
Diketahui, acara yang sedianya akan dihadiri 14 ribu jemaah Ahmadiyah dari berbagai daerah di Indonesia itu dilarang Pemerintah Kabupaten Indramayu, dengan alasan demi mengantisipasi keamanan.
"Secara normatif tentunya saya sangat menyesalkan ya, tentu ini kan kegiatan di mana orang-orang Ahmadiyah berusaha untuk mengikuti kegiatan seperti spiritual charging yang digelar setiap tahun, tentu ini dapat memperkuat keimanan mereka," ujar Profesor Ismatu kepada IDN Times, Jumat (6/12/2024).
1. Seharusnya menambah jumlah aparat keamanan
Menurut Profesor Ismatu, jika memang alasan Pemerintah Kabupaten Kuningan karena untuk mengantisipasi kerusuhan, pemerintah daerah bisa menambah jumlah aparta keamanan di lokasi penyelenggaraan Jalsah Salanah.
"Maksud saya kalau itu seperti pertandingan sepak bola, tahu akan ada potensi kerusuhan, bisa diantisipasi dengan menambah jumlah aparat kemanan, gitu loh," ujar dia.
Harusnya, kata Profesor Ismatu, pemerintah daerah mendukung acara Jalsah Salanah. Karena acara ini merupakan kegiatan keagamaan yang jelas-jelas sudah dijamin konstitusi, dan harus dilindungi negara.
"Ini kan problemnya ada keluarga besar yang menggelar hajat sendiri, apa akan rusuh? Tidak akan terjadi, dan tidak pernah ada orang Ahmadiyah menggelar acara menjadi rusuh, bertahun-tahun diselenggaran acara di Manislor. Apalagi seperti di Inggris 40 ribu orang hadir," ujar dia, yang sempat mendapat undangan menghadiri acara ini.
"Ini kan seperti kegiatan spiritual journey kan, harusnya mereka dijaga untuk menjalankan hak mereka untuk menjalankan keyakinan mereka. Jadi selama ini yang problem sebenarnya siapa? Negara harus melindungi hak setiap warga," sambungnya.