Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Demokrat hanya tersenyum merespons pertanyaan awak media terkait peluang Presiden ke-7 RI Joko “Jokowi” Widodo bergabung menjadi bagian dari kader partai setelah resmi dipecat PDIP.
AHY tak mau banyak berkomentar mengenai hal tersebut. Namun, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi terkait sikap politik yang akan ditempuhnya.
“Lebih baik tanya langsung ke Pak Jokowi," kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2024).
AHY tak mau berkomentar lebih banyak mengenai isu pemecatan Jokowi oleh PDIP. Alih-alih menanggapi isu tersebut, AHY justru mengajak semua pihak untuk sama-sama menjaga situasi politik menjelang akhir tahun 2024 ini.
“Saya nggak ingin berkomentar terlalu jauh. Kita jaga situasi politik kita mengakhiri 2024 ini dengan baik,” kata dia.
Terlebih, AHY mengatakan, 2024 sangat monumental karena bangsa ini telah menyelesaikan pesta demokrasi, baik di tingkat nasional maupun di daerah.
Meskipun, saat ini sejumlah pihak masih menempuh langkah hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keputusan hasil Pilkada Srantak 2024, tetapi itu semua merupakan langkah yang konstitusional yang harus dihormati.
“Karena 2024 ini sangat monumental semua bisa dikatakan event politik secara nasional Pemilu pilpres pemilihan anggota legislatif, baru saja kita lampaui,” tutur dia.
Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (PDIP) resmi memecat Presiden Ketujuh RI Joko "Jokowi" Widodo sebagai kader.
Adapun, pemecatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 yang ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, tertanggal 4 Desember 2024.
"Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," tulis poin pertama putusan dalam surat tersebut.
PDIP pun menjelaskan sejumlah alasan mengapa memecat mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Partai berlambang kepala banteng moncong putih itu menilai, Jokowi telah melanggar kode etik dan disiplin anggota partai sebagaimana diatur dalam AD/ART.
Jokowi dianggap membangkang dari keputusan PDIP untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Pilpres 2024. Sebaliknya, Jokowi malah mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).
"Bahwa sesungguhnya sikap, tindakan dan perbuatan Sdr. Joko Widodo, selaku Kader PDI Perjuangan yang ditugaskan oleh Partai sebagai Presiden Republik Indonesia Masa Bakti 2014-2019 dan 2019-2024, telah melanggar AD/ART Partai Tahun 2019 serta Kode Etik dan Disiplin Partai dengan melawan terang-terangan terhadap keputusan DPP Partai terkait dukungan Calon Presiden dan Wakil Presiden pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung oleh PDI Perjuangan pada Pemilu 2024 dan mendukung calon presiden dan wakil presiden dari partai politik lain (Koalisi Indonesia Maju)," bunyi pertimbangan dalam surat pemecatan Jokowi.
Pertimbangannya lainnya, PDIP menganggap Jokowi sebagai kepala negara telah menyalahgunakan kekuasaan dengan mengintervensi MK. Cawe-cawe itu dilakukan untuk memberikan karpet merah bagi putra sulungnya, Gibran, maju di pilpres dengan mengubah syarat minimal usia capres-cawapres.
“Serta telah menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi MK yang menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum, dan sistem moral-etika kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan pelanggaran etik dan disiplin partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat," tutur dia.