AHY: Kabinet Merah Putih Optimis Sambut Tahun Kedua Prabowo

AHY mengatakan, kabinet merah putih terus berupaya memperkuat komumikasi lintas kementerian untuk menekan ego sektoral di kabinet ini selama satu tahun ini. Selan itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga terus dibenahi untuk mencapai target-target pembangunan Presiden Prabowo.

"Satu tahun pertama tentu dengan segala dinamikanya, tapi kami melihat justru dengan sering berkoordinasi termasuk juga turun ke lapangan, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah juga penting sekali," kata Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu.

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, memberikan masukan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang akan genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2025. Menurut Jimly, permasalahan yang timbul pada rezim Prabowo sudah sangat kompleks, sehingga perlu kerja bersama untuk mengatasinya.

"Cuma masalah dalam negeri ini banyak sekali, kompleks sekali yang tidak bisa mengandalkan hanya satu orang bernama Presiden, dia harus punya tim, teamwork yang berfungsi dengan baik. Teamwork ini bukan hanya orang, tapi kelembagaan," kata dia saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (15/10/2025).

Menurut dia, struktural pemerintahan di satu tahun era Prabowo ini masih tidak efisien. Kabinet Merah Putih masih gemuk, terlalu banyak nama yang menjabat di kementerian maupun lembaga.

"Yang jadi masalah kita terberat sekarang ini, struktur pemerintahnya tidak efisien, terlalu besar," ujar dia.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menilai, arah kebijakan publik selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran paradoks. Banyak kebijakan populis yang ditunggangi kepentingan elite politik.

Usman turut menyoroti efisiensi anggaran yang tak sejalan dengan prakteknya. Pemerintah mau menghemat anggaran, tapi membentuk kabinet gemuk berisi 105 menteri, wamen, dan kepala lembaga.

Imbas kebijakan ini, Usman mengatakan, pemerintah turut memangkas anggaran esensial di lembaga yang memperjuangkan hak asasi manusia (HAM), seperti Komnas HAM, LPSK, dan Komnas Perempuan. Pemangkasan anggaran ini berdampak pada layanan perlindungan saksi dan korban semakin terabaikan, termasuk korban pelanggaran ham, kekerasan seksual, dan perdagangan orang.

Sebaliknya, pejabat pemerintah dan elite politik justru memperlihatkan sifat yang tidak empatik kepada rakyatnya dengan berbagai fasilitas yang mereka terima. Ia menyoroti besaran dana reses yang bertambah bagi Anggota DPR RI periode 202r-2029.

"Ini artinya tidak ada kepekaan dari pejabat publik, dari politisi terhadap apa yang disampaikan oleh masyarakat berupa kritik atas kebijakan sosial-ekonomi. Jadi, itu sangat mencolok dalam setahun terakhir," katanya.