Jakarta, IDN Times - Puluhan ribu jemaah Travel Abu Tours membentuk Aliansi Mitra Agen Jamaah Abu Tours yang tersebar di berbagai daerah. Mereka menjadi bagian dari bisnis travel yang kini sedang berkasus tersebut.
Mereka mendatangi gedung DPR meminta wakil rakyat memberikan solusi terbaik atas kasus yang sedang dihadapi.
Mereka meminta agar izin operasional biro perjalanan umrah Abu Tours tidak dicabut, sehingga tetap bisa memberangkatkan puluhan ribu jamaahnya.
"Tuntutan kita berangkatin jemaah. Jangan izin dicabut, karena sampai saat ini pemberangkatan masih dilakukan Abu Tour," ujar Ketua Aliansi Mitra Agen Jamaah Abu Tour, Muhammad Yusuf saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (27/3).
Yusuf menuturkan, sampai saat ini Abu Tours masih memberangkatkan jemaah. Namun, kata dia, jika izinnya dicabut maka nasib jemaah Abu Atours akan seperti jemaah travel-travel bermasalah sebelumnya, seperti First Travel, Hannien Tours, dan juga PT Solusi Balad Lumampah (SBL).
"Dari Februari itu Abu Tours itu masih bernagkat. Tapi kalau izin dicabut akan seperti kasus travel lainnya, gak akan bisa berangkat. Karena, kami agen mitra masih mendukung," ucapnya.
Yusuf berharap dengan adanya Aliansi ini, Abu Tour masih bisa memberangkatkan jemaah. Sehingga jemaah tidak gamang akan nasib keberangkatannya.
"Jadi semua daerah sudah membentuk aliansi yang berbadan hukum. Tujuannya untuk memback-up Abu Tour agar bisa memberangkatkan jemaah," ucapnya.
Sementara itu Ketua Komisi VIII Ali Taher menyebutkan negara harus ikut memberikan solusi terhadap kasus yang melibatkan masyarakat banyak.
"Seharusnya negara ikut membantu, memberi solusi supaya hak hak jemaah terbawa," kata Ali sebelum rapat dengan Kementrian Agama.
Seperti kasus First Travel, Ali menyebutkan ada beberapa kriteria penanganan terhadap jemaaah yang menjadi korban. Misalnya bagi jemaah yang sudah memenuhi persyaratan harus diberangkatkan.
"Misalnya contoh kasus First Travel itu sebelum diputuskan pengadilan, pertama putusannya jemaah yang memenuhi syarat harus diberangkatkan bila tidak maka uang akan kembali," lanjut Ali.
Lebih lanjut Ali menyebutkan nantinya bagi penyelenggara travel bermasalah itu akan diproses hukum. Kemudian diminta untuk menyerahkan seluruh asetnya untuk diserahkan kembali ke jemaah.
"Setelah itu ada penegakan hukum, penegakan hukum itu ambil aset lalu serahkan kepada rakyat kembali," ucap Ali.