Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat Tolak Tapera: Kebijakan Otoriter!
Jakarta, IDN Times - Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menolak keras wacana diberlakukannya Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Aliansi yang terdiri atas buruh, mahasiswa, bersama sejumlah elemen masyarakat itu menilai kebijakan Tapera otoriter.
"Aliansi Gebrak mengecam dan menolak keras kebijakan Tapera yang otoriter sebagai solusi rakyat yang tidak memiliki rumah," kata Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Sunarno, mewakili aliansi Gebrak dalam keterangannya, Selasa (4/6/2024).
1. Kebijakan Jokowi dianggap bertolak belakang dengan kesejahteraan rakyat
Gebrak menilai rezim pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo tidak henti-hentinya memberikan kebijakan yang bertolak belakang dengan kesejahteraan rakyat. Lebih tepatnya di masa akhir periode Jokowi dan Ma’aruf Amin, rakyat kembali diberikan kebijakan yang buruk melalui agenda Tapera. Sebab, rakyat dipaksa memberikan uangnya untuk menjadi peserta Tapera dengan dalih agar rakyat memiliki rumah.
"Tentu kebutuhan mendasar atas perumahan memang menjadi agenda penting kaum buruh dan rakyat. Namun konsepsi yang dibangun dan ditetapkan oleh negara dan rezim Jokowi melalui program yang dibuat menurut kami memiliki haluan yang berbeda dengan apa yang diharapkan oleh kaum buruh dan rakyat Indonesia," tutur Sunarno.