Aliansi Perempuan: Soeharto Tak Layak Dapat Gelar Pahlawan Nasional

API mengatakan, Soeharto dan rezim Orde Baru, melalui berbagai operasi militer, telah menghancurkan gerakan politik dan organisasi perempuan. Tubuh dan pemikiran perempuan dikekang lewat ideologi “Ibuisme Negara” yang menempatkan perempuan semata-mata sebagai pelengkap laki-laki dan pengurus rumah tangga.

"Ideologi yang membatasi peran perempuan sebagai ibu rumah tangga ideal ini telah menyingkirkan perempuan dari ruang politik dan ekonomi, sekaligus memaksa perempuan menopang ekonomi keluarga dengan kerja tanpa jaminan, upah layak, maupun pengakuan hukum. Sistem penindasan inilah yang kemudian melahirkan generasi pekerja rumah tangga dan buruh migran yang terus bertahan hingga kini," ungkap API.

Pada Senin, 10 November 2025 gelar pahlawan diberikan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Pemberian gelar ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan di Istana Negara.

Koalisi Masyarakat Sipil, yang terdiri dari gerakan tokoh kemanusiaan, sejarawan, akademisi, dan aktivis, dalam waktu singkat berhasil menghimpun lebih dari 500 tanda tangan sebagai bentuk penolakan terhadap pemberian gelar tersebut.

Pengusulan gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto, yang sebelumnya gagal disahkan pada pemerintahan-pemerintahan terdahulu namun kini ditetapkan oleh Presiden Prabowo, merupakan langkah mundur bagi demokrasi hari-hari ini.

"Keputusan ini sekaligus mempertegas sikap Presiden Prabowo yang mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin yang sentralistis dan mengabaikan partisipasi serta aspirasi masyarakat," tulis API.

Dalam momentum Hari Pahlawan, mereka juga menyoroti sederet kejahatan kemanusiaan yang terjadi selama rezim Orde Baru dan menuntut negara mengusut tuntas seluruh pelanggaran HAM berat yang belum diselesaikan.

"Kami menolak narasi menyesatkan tentang kepahlawanan Soeharto dan akan terus menegaskan bahwa Soeharto bukanlah pahlawan," ungkap API.

Mereka menilai pemerintah belum menunjukkan komitmen nyata dalam menegakkan akuntabilitas hukum atas berbagai kasus, seperti pembunuhan Marsinah, perkosaan massal Mei 1998, penghilangan orang secara paksa 1997–1998, penembakan misterius 1982–1985, hingga tragedi Semanggi I dan II. Mereka juga menyoroti kekerasan di wilayah konflik seperti Aceh, Papua, dan Poso yang meninggalkan luka panjang bagi korban.

Selain itu, rezim Soeharto dianggap telah memperburuk kondisi sosial-ekonomi rakyat, terutama perempuan, melalui kebijakan revolusi hijau yang menyebabkan ketergantungan petani dan pemiskinan struktural. Kontrol terhadap tubuh perempuan melalui program kontrasepsi paksa dan ideologisasi peran domestik juga menjadi bentuk penindasan.