Amnesty Desak Polisi Ungkap Aktor Intelektual Kasus Novel Baswedan

Usman menjelaskan, pihaknya merasa perlu dibentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang bukan hanya sekadar dari tim Kepolisian. Akan tetapi, harus juga melibatkan para ahli dan para tokoh yang memiliki integritas moral yang tinggi dalam mengusut kasus Novel.

Ia pun mencontohkan beberapa tim pencari fakta yang melibat beberapa pihak. Di antaranya tim pencari fakta kasus Munir dalam masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan TGPF dalam kasus kerusuhan Mei pada era pemerintahan BJ Habibie.

"Tim gabungan itu dipantau penuh oleh tim aktivis kalangan sipil. Karena dalam pengalamannya, sering kali tanpa pengawasan secara dekat dari kalangan masyarakat sipil. Proses pengusutan kasus-kasus yang semacam ini berakhir tanpa kejelasan," ujar Usman.

Lebih lanjut, Usman menilai, perlu adanya pembaharuan dari TGPF kasus Novel tersebut. Hal itu kata Usman, merujuk pada laporan Komnas HAM, yang ketika itu menyimpulkan ada penyalahgunaan proses di dalam proses hukum kepolisian.

"Nah, siapa yang menggunakan itu secara salah, menyalahgunakan proses? Dan apakah orang-orang yang menyalahgunakan proses itu sudah diganti dan tidak dilibatkan dalam proses pengusutan? Saya kira itu yang perlu diperhatikan," ucapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan pihaknya tengah menyusun laporan soal hasil kerja dalam mengungkap kasus Novel.

"Jadi tim yang dibentuk oleh Bapak Kapolri sesuai dengan surat perintah Bapak Kapolri, ada pakar, ada penyidik KPK, ada penyidik PMJ kan sudah berakhir kemarin. Tapi, tentunya dari tim sudah menyusun laporannya," kata Argo.

Meski begitu, Argo enggan menjelaskan lebih detail bagaimana hasil laporan tersebut. Ia hanya mengatakan, meski batas waktu TGPF itu telah berakhir, kasus Novel masih tetap diusut.

"Laporan nanti akan dikirim ke pimpinan Polri ya," sambungnya.

Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Novel Baswedan dibentuk oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada (8/1) lalu. Mantan Kapolda Metro Jaya itu memberikan amanah khusus kepada 65 orang yang tergabung di dalam tim tersebut. Mereka terdiri dari berbagai unsur di antaranya praktisi yang menjadi tim pakar, internal dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan kepolisian.

Namun, hingga tenggat waktu kerjanya, tim yang dibentuk berdasarkan surat keputusan nomor: Sgas/3/IHUK.6.6/2019, itu belum mengungkap hasil penyelidikan mereka. Maka, tak heran oleh Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, tim tersebut sudah dianggap gagal dalam mengemban amanahnya. 

"Hingga batas waktu yang telah ditentukan, tim tersebut tidak dapat mengungkap satu pun aktor yang bertanggung jawab atas cacatnya mata kiri penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut," demikian ujar peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Wardhana melalui keterangan tertulis mereka pada Minggu (7/7) kemarin. 

Fakta itu, kata Kurnia, sesungguhnya tidak lagi terlalu mengejutkan. Lantaran, sejak awal dibentuk, baik Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dan Novel sudah pesimis atas kinerja dari tim tersebut. 

Melihat perkembangan kinerja tim dari kepolisian yang tak memuaskan, koalisi masyarakat sipil antikorupsi kembali mendesak agar Presiden segera membentuk tim pencari fakta independen. Tim tersebut juga hanya melaporkan hasil penyelidikannya ke Presiden. 

"Kedua, satuan tugas harus menyampaikan laporannya kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas," kata Kurnia.