Amnesty Kritik Pidato Prabowo di PBB: Tak Selaras Kebijakan di Dalam Negeri

25 Sep 2025, 10:19 WIB

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto sedang menyampaikan pidatonya di General Assembly Hall, New York, Selasa (23/9/2025). (Tangkapan layar YouTube IDN Times)

Intinya sih...

Sejak Prabowo jadi presiden, sudah ada 13 kasus kekerasan terhadap minoritas agama
Prabowo tidak menggunakan diksi genosida saat berbicara kejahatan Israel di Palestina
Kredibilitas Indonesia di mata dunia tidak ditentukan oleh pidato yang menggebu-gebu

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Amnesty International Indonesia (AII) mengkritisi pidato Prabowo Subianto yang disampaikan di forum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebab, Prabowo lantang membicarakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh penjajah dan terjadi di Palestina. Tetapi, ironisnya Prabowo diam ketika membicarakan pelanggaran HAM yang terjadi di dalam negeri.

"Tidak ada pengakuan terhadap pelanggaran HAM yang terjadi pasca-kemerdekaan, apalagi komitmen menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi setelah periode kolonialisme berakhir," ujar Direktur Eksekutif AII, Usman Hamid, di dalam keterangan tertulis, Kamis (25/9/2025).

Di forum Majelis Umum PBB, Prabowo juga menegaskan pentingnya hak hidup, kebebasan dan kesetaraan. Tetapi, justru di Indonesia kebebasan berekspresi masih terbelenggu.

"Presiden menyebut semua manusia diciptakan setara, tetapi bertolak belakang dengan realita diskriminasi terhadap kelompok minoritas di Indonesia," katanya.

1. Ada 13 kasus kekerasan menimpa kelompok minoritas sejak Prabowo jadi presiden

Presiden, Prabowo Subianto bicara dalam High Level International Conference for the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two State Solution di sela kegiatan High Level Week UNGA di Markas Besar PBB, New York, Senin (21/9/2025). (IDN Times/Marcheilla Ariesta)

Lebih lanjut dalam catatan AII, sejak Prabowo dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2024 lalu, sudah ada 13 kasus kekerasan terhadap minoritas beragama. Hal itu mencerminkan kesetaraan yang digaungkan oleh Prabowo belum tercermin di dalam realita di Indonesia.

"Pidato presiden hanya retorika kosong belaka," katanya.

Di sisi lain, Prabowo juga mengangkat masalah kolonialisme tetapi mengabaikan Tanah Papua. Di Bumi Cendrawasih, justru sarat dengan masalah militerisasi, diskriminasi rasial, dan pelanggaran HAM yang tak kunjung diusut tuntas.

"Pemerintah justru memperhatikan program food estate di Merauke. Padahal, itu adalah kebijakan ekstraktif yang berpotensi merusak lingkungan dan merampas hak masyarakat adt atas tanah," tutur dia.

Indonesia, kata Usman, harus menunjukkan keadilan yang digaungkan pada pidato Presiden di Sidang Umum PBB dengan menghormati hak-hak masyarakat adat.

2. Prabowo tidak menggunakan diksi genosida saat berbicara kejahatan Israel

Suasana General Assembly Hall di Markas Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), di kota New York, Amerika Serikat, Senin sore (22/9/2025) saat Presiden Prabowo pidato. (Dok. Sekretariat Presiden)

Kritik lain yang disampaikan AII terkait pidato Prabowo di forum PBB adalah penggunaan diksi 'catasthrope' atau bencana untuk menjelaskan situasi yang terjadi di Gaza, Palestina. Padahal, yang terjadi di sana adalah genosida.

"Penting bagi komunitas internasional, termasuk Indonesia untuk mengakhiri genosida dan mengadili yang bertanggung jawab," kata Usman.

Indonesia semestinya mendesak Israel membongkar permukiman ilegal dan berhenti berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang berkontribusi terhadap genosida, apartheid, atau pendudukan ilegal Israel.

"Sejalan dengan Advisory Opinion ICJ Juli 2024, Indonesia harus menyerukan untuk mengakhiri pendudukan militer Israel didasarkan pada fakta bahwa pendudukan tersebut merupakan akar penyebab pelanggaran HAM yang serius, dan berkepanjangan terhadap warga Palestina di tangan otoritas Israel dan pilar sistem apartheid Israel," tutur dia.

3. Kredibilitas Indonesia di mata dunia tidak ditentukan oleh pidato yang menggebu-gebu

AII juga mengingatkan Prabowo agar meneguhkan kembali komitmen untuk meratifikasi Statuta Roma 1998 mengenai Mahkamah Pidana Internasional. Ratifikasi ICC (International Criminal Court) sudah masuk ke dalam Rencana Aksi Nasional HAM sebanyak empat kali sejak 1998. Tetapi, justru hilang di dalam Ranham kelima di era pemerintahan Jokowi.

"Pidato di PBB memang penting. tetapi kredibilitas Indonesia di mata dunia tidak ditentukan oleh pidato yang menggebu-gebu dan kata-kata indah. Tapi, tindakan nyata. Apa yang dikatakan semestinya sesuai dengan apa yang dilakukan," kata Usman.