Airlangga Sebut Golkar Belum Bahas Revisi UU MD3 untuk Kursi Ketua DPR
Perolehan kursi PDIP dan Golkar di DPR beda tipis
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan, belum ada pembahasan di partainya untuk mengusulkan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) supaya mendapatkan jatah kursi Ketua DPR RI.
Fraksi Partai Golkar, kata Airlangga, juga belum mendekati fraksi-fraksi partai politik di DPR RI untuk merevisi UU MD3.
"Belum ada sama sekali," ujar Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (29/3/2024).
Menurut Airlangga, Golkar sudah terbiasa mendapatkan kursi di pimpinan DPR RI. "Golkar kan biasa punya kursi (pimpinan DPR). Tapi belum ada upaya," ujar dia.
Baca Juga: Airlangga: Golkar Tak Keberatan Prabowo Bertemu Megawati Usai Pemilu
1. Puan tegaskan belum belum ada revisi UU MD3
Ketua DPR RI Puan Maharani angkat suara terkait peluang Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) direvisi usai Pemilu 2024. Isu revisi UU MD3 kembali mencuat usai Partai Golkar dikabarkan mengincar kursi Ketua DPR RI.
Puan mengatakan, pimpinan DPR RI sepakat tidak merevisi UU MD3. Salah satu pasal dalam UU MD3 mengatur tentang pembagian kursi ketua dan pimpinan DPR.
"Kita kompak, Pak Dasco malah bilang belum ada (revisi UU MD3). Kita menghargai bahwa MD3 itu harus tetap menjadi UU yang memang harus dilaksanakan dan dihargai prosesnya di DPR," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024).
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga mengaku belum pernah mendengar revisi UU MD3.
"Nggak pernah dengar ada hal itu (revisi UU MD3)," ujar dia.