PBNU Ajak PKB Kembali ke Jalan yang Benar, Terima Apapun Hasil Pemilu
PBNU minta PKB ikut kawal demokrasi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf, mengajak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) segera kembali ke jalan yang benar setelah pemilihan presiden (pilpres) 2024.
Gus Ipul, sapaan karibnya, berharap PKB dapat mengikuti PBNU terkait hasil pemilu 2024. Sebagai partai yang selama ini mengklaim partainya warga NU, PKB sudah selayaknya segera kembali bersama NU dengan bisa menerima apapun hasil pemilu 2024.
“Kembalilah ke jalan yang benar, yakni jalan yang sesuai dengan Nahdlatul Ulama. PBNU sudah menerima dan marilah kita sama-sama menghormati hasil pemilu. Kalau PKB mengaku partainya NU, ya mari bersama PBNU menyejukkan suasana,” kata Gus Ipul, dalam keterangannya, Minggu (18/2/2024).
1. Gus Ipul sebut PKB salah mengambil jalan pada pemilu 2024
Menurut Gus Ipul, PKB bukan pertama kali ini ikut dalam kontestasi pemilu, sehingga seharusnya tahu persis bahwa hasil quick count sangat akurat. Apalagi, mayoritas hasil dari berbagai lembaga survei tidak ada satupun yang berbeda tentang perolehan suara.
Gus Ipul mengatakan, PKB harus ikut menjaga kesejukan proses demokrasi ini. Dia menyampaikan pemilu sudah selesai, sehingga tidak perlu lagi berlarut-larut mempermasalahkan prosesnya.
“(PKB) mintalah nasihat kepada Rais Aam dan Ketua Umum (PBNU) bagaimana langkah-langkah PKB ke depan. Kalau menyadari bahwa partai ini didirikan NU, sudah sepantasnya PKB kembali ke NU,” katanya.
PKB sebenarnya masih dipercaya warga NU, tapi keputusan PKB dalam mendukung Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai calon presiden jauh dari harapan ulama.
“PKB salah mengambil jalan sehingga menimbulkan langkah yang membingungkan ulama, kiai, juga membingungkan warga NU. Bisa dilihat hasil pemilu ini. Jadi, segeralah kembali ke pangkuan NU,” kata dia.
Baca Juga: PKB Belum Tentukan Sikap Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintahan