Kejari Ingatkan KPU Depok Tidak Mark Up Anggaran Pilkada 2024
Ada sejumlah modus untuk penyimpangan anggaran pilkada
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Depok, IDN Times - Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok memperingatkan KPU setempat terkait penggunaan anggaran Pilkada Depok 2024. Peringatan tersebut diberikan Jaksa pada Seksi Intelejen Kejari Depok, saat memberikan bimbingan teknis kepada KPU Kota Depok.
Jaksa pada Seksi Intelejen Kejari Depok Alfa Dera mengatakan, Pemerintah Kota Depok telah memberikan anggaran Pilkada 2024 sebesar Rp73 miliar. Anggaran tersebut diharapkan dapat menyukseskan Pilkada Depok 2024 untuk memilih calon wali dan wakil wali kota Depok.
“Itu adalah uang negara, kami gencar melakukan upaya pencegahan terkait tindak pidana korupsi,” ujar Dera, Kamis (25/4/2024).
Baca Juga: Masuk Bursa Pilkada DKI, Risma: Aku Gak Punya Uang
1. Kejari minta KPU Depok tidak melakukan mark up
Dera menuturkan, Kejari Kota Depok telah memberikan sosialisasi kepada KPU sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan anggaran pilkada. Sosialisasi diberikan sebagai warning dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran.
“Kami berikan apa saja yang menjadi potensi dalam pengelolaan dana pilkada,” tutur Dera.
Terdapat sejumlah modus yang dapat berpotensi terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran pilkada. Pemetaan modus penyimpangan penggunaan anggaran diharapkan mampu mencegah potensi tindak pidana korupsi.
Editor’s picks
“Penyusunan anggaran agar sesuai ketentuan dan tidak dilakukan mark up, kami sudah ingatkan itu kepada KPU Depok,” ucap Dera.