TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Buruh Kembali Demo Tuntut UMP 2024 Naik 15 Persen, Ancam Mogok Massal

Pemprov DKI sudah tetapkan UMP 2024

Partai Buruh gelar demo di Balai Kota, Selasa (28/11/2023)/IDN Times Dini Suciatiningrum

Jakarta, IDN Times - Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh lainnya menggelar demo di Balai Kota untuk menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 15 persen.

Ketua Tim Pemenangan Nasional Partai Buruh Said Salahudin mengatakan, Partai Buruh hari ini melakukan kampanye perdana dengan menyambangi kantor gubernur untuk meminta kenaikan UMP.

"Satu tuntutan kami, kami minta gubernur pastikan upah naik 15 persen, kami tidak mau terima apabila tidak naik. Apalagi disebutkan oleh pihak pengusaha hanya 1 persen (kenaikan). Itu penghinaan buat buruh yang telah bekerja maksimal buat pengusaha kaya. Buruh diperas," ujarnya.

Baca Juga: UMP Jakarta 2024 Rp5.067.381 Sudah Sesuai Formula

1. Demo tuntut kenaikan UMP 15 persen

Partai Buruh gelar demo di Balai Kota, Selasa (28/11/2023)/IDN Times Dini Suciatiningrum

Said Salahudin meminta Pemprov DKI menaikan UMP 15 persen tidak kurang dari nol persen. Menurutnya, isu kenaikan ini harus terus diperjuangkan.

"Tidak pernah dilakukan parpol manapun. Hanya partai buruh yang peduli," ujarnya.

2. Buruh akan lakukan segala cara

Partai Buruh gelar demo di Balai Kota, Selasa (28/11/2023)/IDN Times Dini Suciatiningrum

Dia mengatakan, Partai Buruh akan melakukan segala cara sesuai Undang-Undang untuk menekan pemerintah agar sepakat menaikan UMP.

"Kami akan melakukan segala cara yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan untuk menekan pemerintah dan pihak pengusaha agar menyepakati kenaikan upah 15 persen," katanya.

3. Buruh ancam mogok masal

Ilustrasi buruh atau pekerja saat demonstrasi. (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Said mengatakan, Partai Buruh tidak terima kenaikan upah hanya 3 persen. Mereka mengancam buruh akan melakukan mogok massal secara nasional apabila tuntutan buruh tidak dipenuhi oleh kepala daerah.

"Jika perlu mogok nasional, kami akan mogok nasional. Presiden Partai Buruh sudah instruksi kalau kepala daerah tidak ikuti tuntutan, kami akan lakukan segala cara yang bisa timbulkan kerugian, kemacetan," tegasnya.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya