TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Indonesia

IAP DKI Jakarta Tolak Gubernur DKI Dipilih Presiden di RUU DK Jakarta

Baleg DPR RI setujui pembahasan RUU DKJ

Suasana Monas di Libur Natal 2023, Senin (25/12/2023) (IDN Times/Ilman Nafi'an)
Verified
Dini Suciatiningrum

Jakarta, IDN Times - Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (IAP) DKI Jakarta menolak pemilihan Gubernur oleh Presiden atas rekomendasi DPR, sebagaimana tertuang dalam RUU Daerah Khusus Jakarta yang pembahasannya telah disetujui oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

"Pemilihan langsung lebih menyuarakan suara rakyat dan menjadi bagian dari cara
mengevaluasi capaian-capaian pembangunan lima tahunan untuk tujuan jangka panjang," ujar Ketua Adhamaski Pangeran dalam Urban Dialogue Kupas Tuntas RUU Daerag Khusus Jakarta, Kamis (25/1/2024).

1. Wapres jadi pemimpin kawasan aglomerasi timbulkan kesan ketidaksetaraan

Ketua IAP Jakarta Adhamasti Pangeran dalam acara Urban Dialogue RUU DKJ, Kamis (25/1/2024). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Selain itu, IAP DKI Jakarta juga menilai penunjukan Wakil Presiden sebagai pimpinan Dewan Kawasan Aglomerasi menimbulkan kesan ketidaksetaraan kewenangan,

"Sementara kawasan aglomerasi memerlukan gotong royong, kerja sama dan dukungan yang setara antara kota-kota terkait," paparnya.

Baca Juga: Kadin DKI Jakarta: Insentif Fiskal Pajak Hiburan Kurang Menarik 

2. Kepastian anggaran dari pemerintah pusat

Lanjutkan membaca artikel di bawah

Editor’s picks

Istana Negara, Jakarta (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Adhamasti menambahkan, IAP DKI Jakarta memandang sinkronisasi pembangunan tidak hanya terbatas pada sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan dan rencana tata ruang, namun harus lebih luas mencakup sinkronisasi prioritas, program, pendanaan, dan kerangka waktu (timeline) di setiap pemerintah daerah pada kawasan aglomerasi.

"IAP DKI Jakarta mengharapkan perluasan kewenangan ini disertai dengan kepastian
dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah pusat untuk pembiayaan pengembangan kawasan aglomerasi. IAP DKI Jakarta mengusulkan setiap pemerintah daerah di kawasan aglomerasi beserta pemerintah pusat harus mengalokasikan dana untuk pembangunan kawasan aglomerasi," katanya.

Topik:
DKI Jakarta
DPR RI
Jabodetabek-Punjur
Topik Populer:
Haji 2024
Thailand Open 2024
Quiz

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Gugat KPK ke PN Jakarta Selatan

Jokowi Beberkan 3 Fokus Indonesia Sediakan Air Bersih di WWF ke-10

Drone Turki Deteksi Lokasi Jatuhnya Helikopter Presiden Iran

20 Mei Hari Kebangkitan Nasional: Ini Sejarahnya

Ayatollah Khamenei Harap Presiden Iran Segera Ditemukan 

Jokowi Kenalkan Prabowo Presiden Terpilih RI di Pembukaan WWF ke-10

7 Pejabat Kementan Jadi Saksi Sidang Syahrul Yasin Limpo Hari Ini

Turki Kirim Drone dan Tim Pendaki Cari Helikopter Presiden Iran

Israel Serang Kamp Nuseirat di Gaza, Lebih dari 31 Orang Tewas

Demo Pecah di Taiwan Jelang Pelantikan Presiden Baru