Siap-Siap, 94 Ribu KTP DKI Jakarta Dinonaktifkan Mulai April 2024

1. Sosialisasi dilakukan sejak 2023

Dia mengatakan, tertib administrasi kependudukan perlu diberlakukan demi kepentingan masyarakat secara luas. Hal ini lantaran keakuratan data dapat mempengaruhi proses pembangunan daerah dan penerapan kebijakan publik.  

“Sejak September 2023, kami telah menyosialisasikan tertib administrasi kependudukan ini, mulai dari melakukan pendataan terhadap penduduk yang secara de jure dan de facto berbeda, tidak diketahui keberadaannya, meninggal dunia, dan lainnya,” ujar Budi.

Baca Juga: Siap-Siap, 94 Ribu KTP Warga DKI Akan Dinonaktifkan Disdukcapil

2. Penataan KTP dilakukan usai pemilu

Budi menambahkan, bagi warga yang bertugas atau dinas, serta belajar di luar kota maupun luar negeri, tidak dikenakan penertiban dokumen kependudukan sesuai domisili. Begitu pula bagi warga yang masih mempunyai aset atau rumah di Jakarta. 

“Program penataan dan penertiban kependudukan sesuai domisili akan diberlakukan pascapemilu. Saat ini, kami masih menunggu hasil resmi dari KPU,” ujarnya.