Karena "Doa politik" Anggota DPR, Mendagri Usulkan Kementerian Agama yang Memandu Pembacaan Doa
Doa dalam acara kenegaraan dianggap tidak boleh berseberangan dengan pemerintah...
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Dalam Sidang Paripurna yang diselenggarakan sehari sebelum hari Raya Kemerdekaan RI, Selasa (16/8) di Komplek Parlemen Senayan (Gedung Kura-kura), Jakarta Pusat. Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri Kabinet Kerja sampai para politis pun hadir dalam sidang ini. Akan tetapi, justru bukan pidato kenegaraan yang menjadi perhatian, melainkan doa penutup sidang.
Anggota DPR Fraksi Gerindra, Muhammad Syafi'i yang memimpin doa penutupan pun dianggap menyinggung pemerintahan Jokowi. Hal tersebut pun menjadi sorotan publik, ada yang pro dan juga kontra. Menteri Kabinet Kerja pun ikut berpendapat, salah satunya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.
Baca Juga: Meski Masih Muda, 10 Anggota DPR Ini Telah Menjadi Penyambung Suara Rakyat di Senayan
Tjahjo anggap doa Syafi'i berseberangan dengan pemerintah.
Seperti dikutip dari kompas.com, Menteri Tjahjo mengaku kalau doa dalam acara kenegaraan harusnya berwujud permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk baikan negara, pemerintah dan rakyat. Kemudian, Tjahjo juga mengaku harusnya doa dalam acara kenegaraan tidak berseberangan dengan pemerintah.
Maka, menurut menurut Tjahjo harusnya Kementerian Agama yang memandu sesi pembacaan doa dalam acara kenegaraan.Tjahjo menyayangkan 'pihak yang bersangkutan' (Syafi'i) menempatkan posisi yang berseberangan dengan pemerintah. Hal ini yang membuat Tjahjo bertanya mengapa harus diimplementasikan dalam doa, terutama acara resmi.
Selain itu, mengapa Kementerian Agama, karena menurutnya anggota kementerian adalah milik semua. Maka, jika dalam pembacaan doa ada kesalahan maka lembaga yang malu dan akui kesalahan. Isi doa Syafi'i dianggap berseberangan karena berisi 'singgungan' terhadap pemerintahan Jokowi. Seperti diberitakan tempo.co, doa tersebut menyangkut masalah hukum, ekonomi rakyat, sampai sikap aparat dan penguasa negara yang tidak amanah.
Baca Juga: Benar Gak Sih, Ini 9 Kelakuan Anggota DPR yang Membuat Rakyat Ilfeel Sama Mereka