Cegah Kerumunan Saat Penetapan Calon Kepala Daerah, Ini Upaya Bawaslu

2. Paslon dan tim suskes yang melanggar protokol kesehatan bakal dikenakan tindak pidana umum

Dia mengungkapkan, bisa saja persoalan keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum terkait dengan tindak pidana umum akan terjadi di masa pelaksanaan Pilkada 2020. Dewi mencontohkan, seperti pelanggaran protokol kesehatan yang tidak diatur secara eksplisit di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah.
 
"Tetapi (pelanggaran protokol kesehatan) di KUHP. Seperti ada beberapa pasal yang bisa ditarik misalnya kerumunan massa yang terjadi di masa pemilihan 2020 yang bisa berpotensi menjadi pusat penularan COVID-19,” tuturnya. 
 
Selain itu, Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu ini mengingatkan terkait pentingnya sinergi antara Bawaslu dan Kepolisian dalam tahapan kampanye yang dimulai pada 26 September sampai dengan 5 Desember 2020. 
 
“Sinergisitas, kerja sama, dan koordinasi antara Bawaslu dan jajaran kepolisian, terutama dalam kerja-kerja yang menjadi tugas dan kewenangan dari masing-masing institusi,” katanya.