TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Aduan Publik ke Komnas HAM sepanjang 2020 Didominasi soal Kepolisian 

Komnas HAM terima 2.841 aduan selama 2020

xxx

Jakarta, IDN Times - Komnas HAM melaporkan bahwa terdapat 2.841 aduan masyarakat sepanjang 2020 yang telah diterima. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, aduan publik tersebut didominasi masalah yang menyangkut kepolisian.

"Adapun pihak yang paling banyak diadukan adalah kepolisian sebanyak 758 kasus, korporasi 455 kasus, dan pemerintah daerah 276 kasus," kata Taufan dalam konferensi pers virtual mengenai Laporan Tahunan Komnas HAM pada Kamis (12/8/2021).

"Sedangkan hak yang paling banyak diadukan adalah menyangkut hak atas kesejahteraan sebanyak 1.025 kasus dan hak atas keadilan 887 kasus, hak atas rasa aman 179 kasus," tambahnya.

1. Pandemik COVID-19 turut mengubah pola konsultasi di Komnas HAM

IDN Times/Margith Juita Damanik

Taufan menjelaskan, pandemik COVID-19 juga mengubah metode dan jumlah konsultasi yang diterima Komnas HAM. Pada 2019, Komnas HAM menerima 347 konsultasi melalui telepon. Sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi 278 konsultasi. Konsultasi datang langsung pada 2019 sebanyak 541 konsultasi, pada 2020 menjadi 206 konsultasi dikarenakan pembatan pertemuan tatap muka.

"Sementara itu terjadi peningkatan signifikan untuk jumlah konsultasi pengaduan via surat elektronik. Dari sebelumnya 124 buah pada 2019 menjadi 320 buah konsultasi pada tahun 2020," katanya.

2. Layanan daring Komnas HAM lebih dimintai saat pandemik

Ilustrasi WhatsApp. (IDN Times/Aditya Pratama)

Pandemik COVID-19, kata Taufan, membuat layanan daring Komnas HAM jauh lebih diminati. Contohnya, konsultasi lewat WhatsApp yang pada 2019 berjumlah 580, pada 2020 menjadi 876 konsultasi.

"Hal ini menunjukkan bahwa layanan-layanan daring cukup diminati pengadu untuk melakukan konsultasi selama masa pandemi covid 2019," ujarnya.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya