KPK Telisik Program DP 0 Anies hingga Inisiator Pengadaan Tanah Munjul
Kasus ini diduga rugikan negara Rp152,5 miliar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra M Taufik dan Badan Pembina BUMD DKI Riyadi sebagai saksi terkait kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur.
Ada sejumlah hal yang diperiksa oleh penyidik KPK, mulai dari inisiator pengadaan tanah tersebut hingga program rumah DP 0 yang menjadi janji kampanye Gubernur DKI Anies Baswedan.
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK bidang Penindakan, Ali Fikri, mengatakan tim penyidik menggali informasi seputar program rumah DP 0 dari Riyadi. Riyadi dipanggil Tim Penyidik sebagai saksi untuk para tersangka.
"(Riyadi) didalami terkait bagaimana proses regulasi program DP Rp0," kata Ali Fikri, Rabu (11/8/2021).
Baca Juga: KPK Kembali Tahan Satu Tersangka Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul
1. Wakil Ketua DPRD M Taufik dicecar soal pembahsan anggaran hingga proses pembelian tanah di Munjul
M Taufik juga diperiksa sebagai saksi untuk para tersangka. Ia dicecar sejumlah hal seperti pembahasan anggaran di DPRD hingga proses jual beli Tanah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur.
"Tim penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait dengan pengusulan dan pembahasan anggaran untuk BUMD di Pemprov DKI Jakarta yang salah satunya pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur," ujar Ali.
"Saksi juga dikonfirmasi mengenai pengetahuannya terkait proses jual beli tanah tersebut dan perkenalan saksi dengan tersangka RHI," tambahnya.
Baca Juga: KPK Telusuri Dugaan Mark Up Pengadaan Tanah Munjul oleh PD Sarana Jaya