LGBT dan Difabel Dilarang Jadi CPNS, BKN: Syarat Itu Terserah Instansi
Seleksi CPNS seharusnya bisa jauh dari hal-hal diskriminatif
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 menjadi sorotan adalah soal persyaratan pelamar CPNS tidak boleh cacat dan bukan lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT). Selain itu, wanita hamil juga dilarang mengikuti seleksi tersebut.
Pendaftaran yang telah dibuka sejak 11 November 2019 dengan formasi penerimaan di 68 Kementerian/lembaga serta 462 pemerintah daerah itu kini disorot tajam karena adanya persyaratan khusus tersebut.
Perlukah ada aturan yang diskriminatif semacam itu? Lantas, bagaimana tanggapan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ?
Baca Juga: Rekrutmen CPNS, Menag Ingatkan Soal Radikalisme
1. BKN perkenankan instansi terkait menambahkan persyaratan lainnya sesuai kebutuhan jabatan
Pelaksana Tugas (Plt) Biro Humas BKN Paryono mengatakan, pejabat pembina kepegawaian instansi boleh menambahkan syarat lain sesuai dengan kebutuhan di instansi/lembaga/pemerintah daerah tersebut.
"Apakah tidak boleh hamil dan tidak boleh LGBT ini ada hubungan dengan kebutuhan jabatan, silakan konfirmasi instansi yang mensyaratkan hal tersebut," kata Paryono kepada IDN Times, Jumat (22/11).
Baca Juga: Larang CPNS LGBT dan Cacat, Kejagung: Kita Ingin yang Normal