TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Ketua BEM Nonaktif UI Melki Diskors Buntut Kasus Kekerasan Seksual

Melki Sedek dilarang ke kampus jika bukan untuk konsul kasus

Ketua BEM UI, Melki Sadek (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Jakarta, IDN Times - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) nonaktif Universitas Indonesia 2023, Melki Sedek Huang, diduga melakukan kekerasan seksual. Informasi terbaru, Melki diketahui sudah mendapat skors dari pihak kampus. Surat putusan Rektor Universitas Indonesia terkait skors pada Melki viral di media sosial.

"Demikian pula pada kasus ini, untuk melaksanakan fungsinya terkait penanganan kekerasan seksual di lingkungan UI, Satgas PPKS UI mengeluarkan rekomendasi sanksi administratif yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor. Rekan-rekan dapat melihat bahwa untuk sampai pada rekomendasi itu merupakan suatu proses panjang yang penuh dengan kecermatan sampai dengan turunnya sanksi," kata Kepala Biro Humas dan KIP UI Amelita Lusia dalam keterangannya, Rabu (31/1/2023)

Baca Juga: Kata BEM UI soal Penonaktifan Melki Atas Dugaan Kekerasan Seksual

1. Melki tak boleh menghubungi apalagi menemui korban

Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang pulang ke Pontianak. (IDN Times/Teri).

Di surat putusan itu, masa kuliah Melki ditangguhkan selama satu semester. Selain itu, ada beberapa poin yang dilarang untuk dilakukan Melki.

Dia dilarang menghubungi, melakukan pendekatan, berada dalam lokasi berdekatan, dan atau mendatangi korban.

Dia juga dilarang aktif secara formal maupun informal dalam organisasi dan kegiatan kemahasiswaan pada tingkat program studi, fakultas, dan universitas. Serta tak boleh berada di lingkungan kampus Universitas Indonesia.

2. Wajib ikut konseling psikologis

Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang. (IDN Times/dok ig @melkisedekhuang).

Dalam dokumen skorsing itu, Melki juga wajib mengikuti konseling psikologis, sehingga diperkenankan berada di lingkungan kampus Universitas Indonesia hanya pada saat harus menghadiri sesi-sesi konseling atau edukasi tentang kekerasan seksual, yang dilaksanakan secara khusus dengan tatap muka langsung di kampus Universitas Indonesia.

"Laporan hasil konseling yang telah dilakukan pelaku menjadi dasar bagi Rektor Universitas Indonesia untuk menerbitkan surat keterangan, bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan," tulis surat keputusan itu.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya