Peraturan Turunan UU TPKS Baru, Upaya Minimalisir Reviktimasi Korban
Aturan turunan UU TPKS yang baru adalah UPTD PPPA
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah telah mengesahkan salah satu peraturan turunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Peraturan turunan yang dimaksud adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang disahkan pada 22 April 2024.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, mengatakan, peraturan ini memastikan pemenuhan hak korban kekerasan seksual atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.
“Perpres ini memastikan pelindungan dan pemenuhan hak korban melalui mekanisme one stop services atau pelayanan terpadu untuk memastikan korban mendapatkan layanan yang cepat sesuai kebutuhannya dengan meminimalisasi terjadinya pengulangan kekerasan (reviktimisasi) terhadap korban,” kata dia dalam keterangannya, Jumat (26/4/2024).
Baca Juga: Kemen PPPA dan BPS Sosialisasi Survei Perempuan dan Anak 2024
1. Diimplementasikan di daerah
Bintang mengatakan, peraturan turunan yang dimandatkan oleh UU TPKS soal UPTD PPA telah diundangkan untuk nantinya dapat diimplementasikan di daerah.
Perpres ini dapat menguatkan kelembagaan dalam rangka penanganan korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual, terutama perempuan dan anak.
Harapannya, pelayanan UPTD PPA semakin mengedepankan kepentingan terbaik bagi korban yang responsif dan berkeadilan.
Baca Juga: Kemen PPPA Beberkan Sejumlah Manfaat RUU KIA pada Perusahaan