PUSKAPA: Anak Terjerat Hukum Selalu Terkait Masalah Struktural
Misalnya kemiskinan, pengasuhan tidak memadai atau trauma
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Peneliti Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) Feri Sahputra mengungkapkan, keterlibatan anak dalam tindakan pelanggaran hukum selalu terkait dengan masalah struktural yang dihadapi anak.
Hal ini merespons salah satu kasus yang tengah viral, yakni kasus bullying siswa SMPN 2 Cilacap, Jawa Tengah. Beberapa misalnya terkait kemiskinan, pengasuhan yang tidak memadai, atau trauma dari kekerasan yang diterima anak.
“Hal ini membuat akan selalu ada anak yang menjadi lebih rentan dibanding anak lainnya. Dalam kondisi ini, pemerintah perlu terlibat untuk memastikan pelindungan khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum melalui UU SPPA,” kata dia kepada IDN Times, Jumat (29/9/2023).
Baca Juga: Korban Bullying di Cilacap Alami Patah Tulang Rusuk dan Jalani MRI
1. Merespons masalah lewat kebijakan publik yang efektif
Pemerintah, kata Feri, dapat merespons masalah ini lewat kebijakan publik yang efektif, baik untuk mencegah maupun menanggulangi insiden seperti bullying di Cilacap.
Untuk mencegah kenakalan anak, kebijakan dapat diarahkan untuk memperkecil faktor risiko yang dapat muncul dari berbagai tingkatan. Perlu kerja sama dalam menangani kasus tindakan pelanggaran hukum pada anak.
“Penyelesaiannya pun perlu didekati dengan melibatkan berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, perlindungan anak, hukum, hingga pemerintah daerah,” kata dia.