Serikat Guru Tolak Wacana Anggaran Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS
Tak semua sekolah dapat dana bos afirmatif
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menolak penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diusulkan menjadi anggaran program makan siang gratis. Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti mengungkapkan beberapa dasar penolakan wacana ini.
Salah satunya adalah tak semua sekolah dapat BOS Afirmasi yang merupakan program pemerintah pusat. Dana itu dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal.
“BOS Afirmasi selama ini hanya diberikan pada sekolah-sekolah tertentu, misalnya sekolah yang berada di wilayah tertinggal, meskipun tidak berada di daerah tertinggal, memang ada sejumlah sekolah yang mendapatkan BOS Afirmasi, namun jumlah yang mendapatkan BOS Afirmasi hanya sedikit sekolah,” kata Retno dalam keterangannya kepada IDN Times, dikutip Senin (4/3/2024).
Retno menjelaskan, besaran jumlah BOS Afirmasi biasanya hanya puluhan juta dan sangat jarang yang mencapai ratusan juta. Jika diakumulasikan, kurang lebih hanya Rp100 juta per tahun.
Baca Juga: Kemdikbud Gelar Sosialisasi Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja
1. Tak semua sekolah di Indonesia mendapatkan BOS Afirmasi
Retno menjelaskan, jumlah dana BOS yang dikelola sekolah itu bergantung pada jumlah peserta didik di satuan pendidikannya. Semakin banyak peserta didik, semakin tinggi besaran dana BOS, begitu pun sebaliknya. Di lapangan, kebutuhannya juga perlu ditambah.
“Jika dana BOS yang diterima besar, maka layanan Pendidikan dapat berjalan baik, namun jika Dana BOS digunakan untuk makan siang gratis maka dapat dipastikan jumlah yang diterima sekolah saat ini pastilah tidak cukup, bahkan sekolah bisa tidak dapat membeli ATK, membayar Listrik, air, guru honor, dll karena habis buat makan siang gratis,” kata dia.
Retno mengatakan, jika anggaran makan siang gratis dibebankan pada dana BOS maka pembiayaan pendidikan dikhawatirkan terkikis dan pendidikan berkualitas juga dirasa tak akan tercapai.