Tantangan Saat Ibu Kota Tak Lagi di Jakarta
Jakarta tetap punya posisi strategis
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Peneliti Pusat Studi Perkotaan, Nirwono Yoga, mengatakan Dewan Kawasan Aglomerasi yang dipimpin oleh Wapres memiliki tiga tantangan utama menyusul akan dipindahkannya Ibu Kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
Tantangan itu salah satunya adalah mindset soal otonomi daerah. Menurut dia, otonomi daerah menjadi faktor krusial dalam kepemimpinan daerah di Jabodetabek, terutama saat kepala daerah berasal dari partai yang berbeda.
“Yang saya temukan juga tadi kepala daerahnya, karena beda partai, dia punya dua mindset. Pertama, kalau ada program di DKI Jakarta, dia akan berpikir itu kan programnya Jakarta. Gak ada untungnya buat saya, apalagi kalau dia periode pertama dan fokus program apa yang menguntungkan buat dia sehingga yang diutamakan di situ,” kata Nirwono di Forum Merdeka Barat 9, Jakarta Pusat, Kamis (29/2/2024).
Jika Ibu Kota pindah ke Kalimantan Timur, rencananya Jakarta akan diubah menjadi kawasan aglomerasi. Hal itu sesuai draf Rancangan Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).
RUU tersebut menjelaskan kawasan aglomerasi sebagai wilayah perkotaan yang menggabungkan pengelolaan beberapa daerah kota dan kabupaten, meskipun berbeda administratif.
Baca Juga: Pengamat: Jakarta Lebih Baik Disebut Metropolitan daripada Aglomerasi
1. Fokus program kepala daerah hanya untuk pribadi
Menurut dia, saat kepala daerah tak dari satu partai, maka urusan program yang berkaitan dengan DKI Jakarta cenderung dianggap tidak memberikan keuntungan bagi daerahnya sendiri. Terutama pada periode pertama, fokus program lebih ditujukan untuk keuntungan pribadi ketimbang kepentingan bersama daerah.
“Baru program periode kedua mereka berakhir nothing to lose. Walaupun mereka itu program Jakarta, biasanya mereka tidak terlalu repot ya,” kata dia.
Dia mengatakan, selama dua dekade terakhir Jakarta dihadapkan pada tantangan besar, terutama soal banjir, kemacetan, air bersih, sampah, dan limbah. Hal ini akan jadi pekerjaan rumah jika kawasan aglomerasi berjalan.
Baca Juga: Pemprov DKI Dorong BUMD untuk Wujudkan Jakarta Global City