Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times – Ekosistem digital yang dibangun dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan menjadi salah satu best practice (praktik baik) pengelolaan jaminan sosial (jamsos) dunia. Cukup banyak negara yang mempelajari bagaimana Indonesia mengelola program jaminan sosial khususnya jaminan kesehatan dengan cakupan kepesertaan terbesar di dunia.
Hal inilah yang menggugah International Social Security Association (ISSA) menggelar kegiatan The 17th ISSA International Conference on Information and Communication Technology in Social Security (ICT 2024) di Indonesia. Bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang merupakan penyelenggara Program JKN di Indonesia, kegiatan ini dihadiri lebih dari 300 partisipan dari 71 negara di Nusa Dua, Bali, pada 6-8 Maret 2024.
Seperti diketahui, ISSA merupakan organisasi internasional terkemuka di dunia yang beranggotakan institusi-institusi jaminan sosial, departemen/lembaga, pemerintah, dan institusi lain yang mengelola/menyelenggarakan satu atau beberapa bidang jaminan sosial. ISSA dibentuk pada tahun 1927 di bawah naungan International Labor Organization (ILO).
Saat ini, ISSA memiliki kurang lebih 350 members institution dari kurang lebih 160 negara. Keanggotaan ISSA berasal dari beberapa continent/regional, di antaranya Afrika, Amerika, Asia dan Pasifik, serta Eropa.
1. BPJS Kesehatan berbagi pengalaman dalam penerapan teknologi informasi
Konferensi ICT sendiri merupakan pertemuan triennial global gathering yang diselenggarakan oleh ISSA dan diikuti oleh anggota ISSA dari berbagai negara. Pada tahun 2024, Konferensi ICT mengangkat tema ‘Data-driven transformation for a smart, resilient and inclusive social security’.
“BPJS Kesehatan akan berbagi pengalaman dalam penerapan teknologi informasi untuk jaminan kesehatan di Indonesia. Sejak Program JKN diimplementasikan kami berkomitmen untuk terus berinovasi, mengembangkan solusi-solusi terkini untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan setara kepada para peserta JKN yang tidak lepas dari peranan teknologi informasi,” ungkap Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti, Rabu (6/2/2024).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretaris Kabinet, serta Presiden dan Sekretaris Jenderal ISSA.
Baca Juga: 5 Manfaat Air Mawar, Merawat Kecantikan dan Kesehatan Kulit
2. Penggunaan ICT serta transformasi digital mutlak untuk dilakukan
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti (Dok. BPJS Kesehatan) Ghufron menambahkan, dalam pengelolaan Program JKN ekosistem digital sudah terbangun dan saling terhubung satu sama lain. Bukan hanya internal BPJS Kesehatan, melainkan juga terhubung dengan ekosistem fasilitas kesehatan, perbankan, kementerian dan lembaga terkait, bahkan dengan peserta dan badan usaha.
Saat ini, BPJS Kesehatan terhubung dengan lebih dari 23 ribu Fasiltas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3 ribu Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam ekosistem ini, terdapat jutaan data layanan kesehatan yang terkoneksi satu sama lain. Lalu di ekosistem perbankan saat ini lebih dari 950 ribu kanal pembayaran dan sebanyak 15 kementerian/lembaga sudah terkoneksi dan tedapat lebih dari 100 juta arus data atau transaksi per hari.
”Dukungan ICT sebagai enabler, driver, dan akselerator Program JKN di Indonesia guna meningkatkan efektivitas program dan mutu layanan. Dengan cakupan layanan JKN yang luas, serta jumlah transaksi yang tinggi, dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam menjalankan program tersebut. Oleh karena itu, penggunaan ICT serta transformasi digital mutlak untuk dilakukan,” kata Ghufron.
3. Pemanfaatan teknologi memungkinkan organisasi jaminan sosial meningkatkan kualitas layanan
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Petugas melayani warga di Kantor Pelayanan BPJS Kesehatan Jakarta Pusat, Matraman, Jakarta. (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra) Dalam kesempatan tersebut, President ISSA Mohammed Azman mengatakan kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan dan memperkuat jaminan sosial di dunia yang makin gemilang dan inklusif. Perkembangan penggunaan teknologi informasi kini menjadi hal yang menjadi prioritas bagi pengelola jaminan sosial di dunia.
Azman menjelaskan dalam Forum Ekonomi Dunia memproyeksikan transformasi digital memberikan nilai tambah sebesar 100 triliun dolar AS untuk ekonomi dunia pada tahun 2025. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi telah menjadi bagian penting untuk mempermudah proses bisnis yang bersifat administratif dalam jaminan sosial. Teknologi memainkan peran kunci dalam berbagai aktivitas organisasi, dari pemberian layanan hingga pengelolaan proses bisnis internal.
”Pemanfaatan teknologi memungkinkan organisasi jaminan sosial untuk meningkatkan kualitas layanan, dan membuat jaminan sosial lebih mudah diakses dan responsif, terutama melalui teknologi seluler, dan pendekatan yang semakin personal dan disesuaikan. Indonesia dalam hal ini, BPJS Kesehatan, menjadi contoh dari komitmen penggunaan teknologi dan sudah merasakan manfaat yang cukup besar. Kami berharap, hari ini anggota ISSA dapat memperoleh banyak pelajaran bagaimana mengembangkan strategi dan tata kelola digital yang baik, kemampuan keamanan siber serta ketahanan digital yang kuat,” kata Azman.
4. Program JKN salah satu contoh industri jasa kesehatan yang dikelola dengan baik
Ilustrasi Kartu BPJS Kesehatan (ANTARA FOTO/FB Anggoro) Sementara itu, Ketua OJK Mahendra Siregar mengungkapkan saat ini pengelolaan Program JKN merupakan salah satu contoh industri jasa kesehatan yang dikelola dengan baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan semata-mata untuk kepentingan peserta. Namun, agar pengelolaan Program JKN makin optimal, aspek manajemen risiko, pengelolaan keuangan yang governance untuk keberlanjutan program, serta pengelolaan program dengan penuh kehati-hatian ini perlu tetap dijaga dengan baik.
”Kami sampaikan 3 konklusi. Yang pertama bahwa memberikan jaminan sosial adalah elemen kunci dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Kedua kita harus memastikan tidak ada yang tertinggal dalam mengakses jaminan sosial hal ini merupakan fokus utama yang perlu kita lakukan. Selanjutnya ketiga, kita perlu peningkatan tata kelola serta peningkatan profesionalisme dan preferensi kolaborasi ICT antar lembaga dan mitra pemangku kepentingan. Dengan berbagai upaya dan strategi termasuk ICT diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dari Program JKN,” kata Mahendra.
Dalam kegiatan tersebut BPJS Kesehatan juga akan berbagi pengalaman tentang pengelolaan infrastruktur data nasional untuk Program JKN yang akan dibawakan oleh Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Mundiharno. Selain itu, Direktur Teknologi dan Informasi BPJS Kesehatan Edwin Aristiawan akan membagikan pengalaman panjang dan secara utuh ICT menjadi salah satu pendorong utama dalam penyelenggaraan Program JKN.
