KLHK Gelar Rapat Kerja Pembangunan LHK Ekoregion Papua
Hasil raker jadi bahan kebijakan pembangunan LHK nasional
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Papua melaksanakan kegiatan Rapat Kerja Ekoregion Papua di Merauke, Provinsi Papua Selatan, pada 10-11 Agustus 2023. Raker dihadiri peserta dari Eselon II Pusat KLHK, Kepala Badan/Dinas Provinsi yang membidangi Perencanaan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta seluruh Kepala UPT KLHK di Pulau Papua.
Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Hendroyono menyampaikan agenda ini merupakan rapat kerja pembangunan LHK ekoregion terakhir. Sebelumnya telah diawali di ekoregion Sumatra, ekoregion Kalimantan, ekoregion Sulawesi Maluku, ekoregion Jawa, ekoregion Balinusra, dan terakhir ekoregion Papua. Semua rapat kerja ini difasilitasi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Setjen KLHK.
Tema rapat kerja kali ini ialah pengamanan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pelestarian keanekaragaman hayati Pulau Papua.
"Semua hasil rekomendasi raker menjadi bahan dasar untuk kebijakan pembangunan LHK nasional," ujar Bambang.
Baca Juga: Perbaiki Kualitas Udara, KLHK Uji Emisi Serentak Sampai NovemberÂ
1. Peran strategis P3E dalam pengendalian pembangunan LHK berbasis landscape-seascape
Selanjutnya Bambang menyampaikan keynote speech tentang ‘Produktivitas Tapak Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Pengamanan SDA LH serta Pelestarian Keanekaragaman Hayati Pulau Papua’.
Materi tersebut dibagi menjadi tiga sub tema, yaitu Pengantar: Transglobal Leadership, Visi NKRI/Tujuan Bernegara dan Tantangan Global di Ekoregion; Landscape dan Seascape sebagai Basis Penerapan Transglobal Leadership; dan Aktualisasi Transglobal Leadership dalam Pengendalian Pembangunan Ekosistem Pulau Papua.
Pada kesempatan tersebut, Bambang kembali mengingatkan peran strategis P3E dalam pengendalian pembangunan LHK berbasis landscape-seascape, termasuk mengawal berbagai instrumen lingkungan hidup dan kehutanan.
"P3E juga berperan sebagai jembatan penghubung dengan para pihak terkait (stakeholders) sebagai pelaku (implementers) pembangunan LHK beserta sumber dayanya (resources), termasuk melakukan mobilisasi dan orkestrasi sumberdaya dari berbagai pihak tersebut," jelas Bambang.
Baca Juga: Implementasi Kebijakan FOLU Net Sink 2030, KLHK Kolaborasi Teken MoU