Aliansi Perempuan Indonesia Tuntut Penegakan Demokrasi dan Supremasi
Kekerasan seksual bisa menghambat demokrasi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Dalam menyambut Hari Perempuan Internasional (IWD) 8 Maret, Mutiara Ika Pratiwi dari Aliansi Perempuan Indonesia menyebut, tergerusnya demokrasi dalam pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo dapat mempersulit perjuangan perempuan di Indonesia.
Karena itu, pihaknya menyampaikan sejumlah tuntutan. "Tuntutan yang pertama adalah tegakkan demokrasi dan supremasi, hentikan segala praktik perusakan demokrasi," ujar Ika, Selasa (5/3/2024).
Baca Juga: Perlu Peran Laki-Laki untuk Capai Kesetaraan Gender di Dunia Kerja
1. Ika sebut kekerasan seksual juga menghambat dalam berdemokrasi
Lebih lanjut, Ika mengatakan, kekerasan seksual terhadap perempuan juga menjadi hambatan terbesar dalam partisipasi perempuan di demokrasi pemerintahan.
Menurutnya, perjuangan untuk penghapusan kekerasan akan semakin sulit jika demokrasi terus tergerus.
"Ketika kekerasan terhadap perempuan tidak menjadi prioritas dalam upaya negara untuk menjalankan pemerintahannya, maka partisipasi dan demokrasi yang digaungkan pemerintahan saat ini tidak akan ada," ujar Ika.