TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Jokowi Geram Bantuan Bencana Cuma Diam di Posko: Ruwet Setengah Mati

Jokowi minta prosedur penyaluran bantuan disederhanakan

Presiden Jokowi buka Rakornas BNPB Tahun 2023 (youtube.com/BNPB Indonesia)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo membuka acara rapat koordinasi nasional (Rakornas) Badan Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam pidatonya, Jokowi nampak geram mengenai penanggulangan bencana yang selama ini terjadi di Indonesia.

Mulanya, Jokowi meminta kepada pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB), untuk saling berkoordinasi dalam mengidentifikasi potensi bencana.

"Sekali lagi, saya minta pada BPBD dan pemda, agar mengidentifikasi potensi bencana yang ada di daerah masing-masing. Bisa longsor, bisa banjir, bisa gempa bumi, bisa erupsi gunung berapi," ujar Jokowi dalam pidatonya yang disiarkan di kanal YouTube BNPB Indonesia, Kamis (2/3/2023).

Baca Juga: Korban Bencana di Manado Keluhkan Distribusi Bantuan Tidak Merata

Baca Juga: Kepala BNPB Sebut Akan Terapkan Teknologi Modifikasi Cuaca di Sulut

1. Jokowi minta daerah siapkan anggaran kebencanaan

Presiden Jokowi buka Rakornas BNPB Tahun 2023 (youtube.com/BNPB Indonesia)

Jokowi kemudian meminta pemerintah daerah dan BPBD untuk menyiapkan anggaran kebencanaan. Dia berharap, daerah jangan apa-apa langsung meminta kepada pemerintah pusat.

"Jangan sampai BPBD berteriak, 'Pak, tidak ada anggarannya', atau ada yang menyampaikan, 'Pak, anggarannya kecil sekali'. Padahal jelas-jelas daerah itu sering terjadi bencana, baik itu banjir, tanah longsor, gempa bumi, erupsi gunung berapi, siapkan," ucap dia.

"Jangan setiap bencana yang ditelepon Kepala BNPB, Menko PMK, daerah dulu mestinya, kalau besar dan tidak memiliki kemampuan, baru pemerintah pusat masuk. Mestinya seperti itu, benar? Jadi setuju anggarannya diperbesar? Ada yang tidak setuju silakan tunjuk jari, saya beri sepeda," sambungnya.

Baca Juga: Heboh Detektor Tsunami BRIN Mandek, BNPB: InaTEWS Masih Beroperasi

2. Soroti daerah harus masukan wilayah yang memiliki risiko bencana

Presiden Jokowi buka Rakornas BNPB Tahun 2023 (youtube.com/BNPB Indonesia)

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kemudian meminta pemerintah daerah dan BPBD, untuk memasukan wilayah mana saja yang memiliki risiko bencana dalam rencana pembangunan.

"Sehingga, jelas di mana tempat yang boleh dibangun, di mana tempat yang tidak boleh dibangun dan pelaksanaan terutama nih betul-betul di lapangan ada orang mau bangun eh gak boleh, ada mau bangun eh ini rawan tanah longsor gak boleh," kata dia.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya