TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Perludem Pertanyakan Anggaran Pemilu 2024 Belum Diketok

Padahal, tahapan pemilu harus sudah dimulai Juni 2022

Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khairunnisa Nur Agustiyati

Jakarta, IDN Times - Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khairunnisa Nur Agustiyati mempertanyakan hingga kini DPR, pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih belum sepakat soal anggaran Pemilu 2024. Padahal, kata dia, tahapan pemilu 2024 ini dimulai pada Juni 2024.

Dia mengatakan, KPU mengusulkan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp76,6 triliun.

"Tahapan Pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari H (Juni 2022). Hingga saat ini belum ada kepastian anggaran dan PKPU Tahapan Pemilu," ujar Nisa dalam Acara Focus Group Discussion 687 Hari Jelang Pemilu 2024 by IDN Times, Selasa (29/3/2022).

Baca Juga: Anggota KPU Terpilih Sebut DPR Setujui Anggaran Pemilu 2024 Rp76,6 T

Baca Juga: KPU: Presiden Jokowi Minta Anggaran Pemilu 2024 Lebih Efesien

1. Perludem disinformasi jadi tantangan pemilu

Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khairunnisa Nur Agustiyati

Dalam kesempatan itu, Nisa menyampaikan sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Salah satunya terkait maraknya disinformasi yang beredar.

"Masifnya disinformasi. Disinformasi menjadi salah satu tantangan dalam penyelenggaraan pemilu. Disinformasi tidak hanya menyerang antar peserta pemilu tetapi juga penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu," katanya.

Oleh karenanya, dia mendorong kepada KPU, hendaknya membuat informasi dan data pemilu lebih mudah diakses, kemudian membangun kepercayaan melalui pemilu yang transparan dan akuntabel. Selain itu, Perludem mendorong partisipasi dan inovasi pemilu 2024 untuk lebih baik.

Baca Juga: Honor KPPS hingga PPK Diajukan Naik 3 Kali Lipat di Pemilu 2024

2. Perlu cegah adanya polarisasi

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Lebih lanjut, Nisa mengatakan, KPU dan Bawaslu hendaknya mengantisipasi terjadi polarisasi saat pemilu. Sebab, hal itu pernah terjadi di Pemilu 2024.

"Meruncingnya politik identitas juga dipengaruhi mediasi sosial," ucapnya.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya