Analisis Putusan MK Sengketa Pilpres 2024: Banyak Terobosan tapi...

2. MK dinilai masih menyisakan pragmatisme

Kendati banyak terobosan dari sisi prosedural, Titi melihat, dalam persidangan perselisihan hasil pemilu, MK masih menyisakan pragmatisme.

"Meski pun di awal-awal persidangan, MK menyatakan persidangan perselisihan hasil pemilu bukan soal perselisihan angka-angka secara kuantitatif, tapi juga berorientasi kepada keadilan substansial," ujar Titi.

"Apalagi MK menegaskan antara Pemilu dan Pilkada tidak ada perbedaan. Kenapa itu menjadi isu, karena dalam praktiknya sidang perselisihan hasil Pilkada yang memutuskan untuk pemungutan suara ulang hal yang biasa," sambungnya.

Titi menjelaskan MK masih terjebak pada pragmatisme dari sisi keadilan substansial, karena pada awal persidangan MK melakukan terobosan luar biasa, misalnya dengan menerima Amicus Curiae dari masyarakat. MK juga mengakui dalam perselisihan pemilu banyak sekali persoalan bermunculan.

"Misalnya di awal Mahkamah menyatakan untuk menegakkan pemilu yang konstitusional yang sesuai dengan asas prinsip dalam Pasal 22e Ayat 1 UUD kita, Mahkamah mengatakan harusnya DPR melalukan pengawasan juga dong, dilakukan prekontrol dengan hak interpelasi, hak angket, yang bisa dilakukan untuk mengawal pemilu berlangsung jurdil (jujur dan adil)," ujarnya.

MK juga menyinggung institusi-institusi yang terlibat dalam pemiluan turut serta menjaga pemilu berjalan baik, supaya MK bukan sebagai keranjang sampah yang hanya menampung persoalan-persoalan kepemiluan yang tidak bisa diselesaikan oleh institusi yang ada.

"Nah, jadi sebenarnya dari sana sudah OK banget Mahkamah, yang menegaskan bukan hanya sebagai pengadilan kuantitatif tapi juga kualitatif, mendorong fungsi lembaga-lembaga kontrol yang ada dalam praktik pemilu, dan juga jangan sampai institusi-institusi formal berjalan tidak efektif," katanya.

Baca Juga: Cak Imin Sebut Pembubaran Koalisi Perubahan Usai Putusan MK