Izin Sudah Dikantongi, Bogor Berencana Terapkan PSBB Pekan Depan

2. Pemda Bogor menyiapkan bantuan sosial bagi warga selama diberlakukan PSBB

Dedie menuturkan penerapan PSBB tidak bisa terburu-buru karena harus menyiapkan segala hal yang nantinya berhubungan dengan kepentingan masyarakat selama berdiam di rumah. Sebab, salah satu konsekuensi PSBB, pusat hiburan dan perkantoran akan tutup. Pemda Bogor hanya membolehkan tempat-tempat yang menjual kebutuhan esensial yang boleh beroperasi. 

Hal yang mendasar soal jaringan pengaman sosial dan bagaimana pemerintah bisa memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya. Saat ini Pemkot Bogor masih disibukkan mendata siapa saja warga miskin dan rentan terdampak COVID-19.

Dari data awal ada 71 ribu warga miskin yang terdata berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan 51 ribu warga tercatat sebagai warga miskin baru yang berhak menerima bantuan.

Dedie menegaskan bantuan akan bersumber dari dua slot, yaitu bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagi warga yang sebelumnya sudah menerima bantuan sosial dari Dinas Sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), tak diprioritaskan mendapat bantuan senilai Rp500 ribu dari Pemprov Jabar, yang sebagian di dalamnya paket sembako.

Sedangkan, anggaran bantuan sosial yang bersumber dari dana APBD Pemkot Bogor, kata Dedie, senilai Rp36 miliar. Ditambah, ada bantuan paket sembako dengan total beras sebanyak 300 ton yang siap dibagi kepada mereka yang membutuhkan.

“Jadi, sebelum paket bantuan dari pusat dan daerah masuk, kita pakai ini,” ucapnya.

Dedie menambahkan, bantuan akan juga mengalir kepada mereka yang baru saja terkena pemutusan hak kerja (PHK). Namun tak semuanya mendapat bantuan sosial berupa uang tunai dan sembako, karena lebih diprioritaskan memperoleh kartu Prakerja.