Wakil Ketua Komisi II DPR Pertimbangkan Usul DPD buat Revisi UU Pemilu
Luqman ungkap alasan revisi UU Pemilu tak dilanjutkan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Luqman Hakim, menanggapi usulan DPD untuk merevisi UU Pemilu. Luqman mengatakan Komisi II akan mempertimbangkan usulan DPD tersebut.
"Keputusan DPD RI yang meminta agar dilakukan revisi UU Pemilu, tentu kami perhatikan dan pertimbangkan. Juga masukan dan desakan dari berbagai elemen masyarakat yang telah terlebih dulu disampaikan, pasti menjadi catatan penting Komisi II," kata Luqman Hakim dalam keterangannya, dikutip pada Jumat (26/11/2021).
Bila memang akan dilakukan revisi, ia mengatakan harus sudah selesai sebelum Juni 2022. Sebab, dia memperkirakan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 akan dimulai pada Juni 2022.
"Sehingga tentu akan lebih baik jika sebelum tahapan Pemilu dimulai, aturan Pemilu pada level undang-undang sudah final ditetapkan, agar tidak terjadi kekacauan pelaksanaan tahapan-tahapan dan jadwal Pemilu 2024," ujarnya.
Baca Juga: MK Berikan 6 Opsi Format Pemilu 2024, Apa Saja?
1. Luqman ungkap alasan revisi UU Pemilu tak dilanjutkan
Luqman menjelaskan alasan UU Pemilu yang sebelumnya batal direvisi. Dia mengatakan UU Pemilu batal direvisi karena pemerintah tak mau melanjutkannya.
Ia mengatakan Presiden Joko "Jokowi" Widodo menyampaikan sikap pemerintah tidak bersedia melanjutkan pembahasan revisi UU Pemilu dengan berbagai pertimbangan. Sikap Jokowi ini, sambungnya, disampaikan ke seluruh ketua umum partai koalisi pemerintah.
"Karena pembentukan suatu Undang-Undang tidak bisa dilakukan hanya oleh satu pihak DPR saja, tetapi juga harus bersama pemerintah, maka berdasarkan sikap presiden tersebut, akhirnya Komisi II mengambil keputusan dan menyampaikan kepada Pimpinan DPR bahwa pembahasan revisi UU pemilu tidak dilanjutkan, pada saat itu," imbuhnya.
Baca Juga: Politikus PDIP: Pemerintah dan KPU Sudah Sepakati Jadwal Pemilu 2024