TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

AHY Memaafkan tetapi Tak Lupakan Perbuatan Moeldoko ke Demokrat

AHY sempat temui Jokowi untuk tanya peran Moeldoko

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (www.instagram.com/@agusyudhoyono)

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku memaafkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang bolak-balik ingin merebut parpol berlambang bintang mercy itu. Meski begitu, bukan berarti dia melupakan semua perbuatan Moeldoko selama dua tahun delapan bulan terakhir.

Selama itu, Moeldoko berusaha mengesahkan kepengurusan versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Medan. Moeldoko ditunjuk sebagai Ketum Demokrat pada KLB di Medan.

"Kami sebenarnya orang yang pandai memaafkan tapi tidak melupakan begitu saja. Para kader juga demikian. Bagian yang tidak melupakan itu banyak aspeknya," ungkap AHY ketika memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (11/8/2023). 

Ia mengatakan belum bisa menjelaskan langkah lanjutan yang bakal ditempuh Partai Demokrat terhadap kubu Moeldoko. Namun, ia menggarisbawahi Partai Demokrat sudah tak mempan ditakut-takuti atau diancam.

"Kami sudah kebal terhadap ancaman-ancaman itu. Yang pasti kami punya inisiatif, sesuatu yang akan dijalankan. Kami tidak tergoda dan melenceng dari tujuan besar kami," kata dia. 

Ia memastikan tujuan utama Demokrat bukan untuk beradu dengan Moeldoko. Justru mantan Panglima TNI itu yang datang tiba-tiba ingin merebut Partai Demokrat. Padahal, Moeldoko tidak pernah menjadi kader Demokrat. 

Alih-alih fokus memberikan respons lebih kepada Moeldoko, AHY ingin fokus menghadapi pemilu 2024. Sebab waktunya tersisa 200 hari lagi. 

Baca Juga: AHY Tak Setuju Cawapres Anies Harus dari Jateng dan Jatim

Baca Juga: AHY: Putusan MA soal Gugatan Moeldoko Kado Terindah di Ultah Saya

1. AHY duga kuat perebutan Partai Demokrat dilakukan terkait isu pemilu 2024

Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ketika memberikan keterangan pers pada Jumat, 11 Agustus 2023. (Tangkapan layar YouTube Partai Demokrat)

Di sisi lain, AHY tetap meyakini upaya hukum yang dilakukan Moeldoko bukan sekadar untuk mendapatkan validasi kepengurusan versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Medan. Melainkan sekaligus untuk merampas Demokrat dari para pendirinya lalu melemahkan kekuatan partai dengan lambang bintang mercy itu. Apalagi momentumnya sudah dilakukan sejak beberapa tahun menjelang pemilu 2024. 

 "Ya, boleh saja di-deny dan mengatakan 'ah, Demokrat mengada-ada saja.' Tetapi, saya rasa tidak terlalu sulit untuk merasakan dan juga mengikuti apa yang terjadi di politik Indonesia saat ini. Dalam kaitan itu, kami punya hak untuk mengatakan dengan jelas bahwa memang benar upaya pembegalan partai ini agar Demokrat tidak punya kekuatan atau melemahkan kekuatan Demokrat secara signifikan," ujar AHY. 

Ia menambahkan seandainya rencana merampas Demokrat itu terwujud, maka akan mengganti semua arah dan kebijakan.

"Semula kita tadinya mau ke utara malah dibawa ke selatan. Jadi, tidak perlu terlalu sulit kita membayangkan dan merasakan itu," ujarnya lagi. 

Ia mengatakan, seandainya Demokrat berhasil dirampas Moeldoko, partai itu tetap eksis di dunia politik. Namun, jati dirinya sudah berbeda. 

"Ya, Demokrat tetap ada. Tapi, pastilah tidak sesuai dengan jati dirinya karena yang bersangkutan bukan lah anggota Partai Demokrat, bukang yang berjuang bersama Demokrat selama ini," katanya.

Baca Juga: AHY: Upaya Pembegalan Demokrat Terus Dilakukan Agar Partai Ini Melemah

2. AHY akui sempat temui Presiden Jokowi di awal Moeldoko cawe-cawe Demokrat

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (www.instagram.com/@agusyudhoyono)

AHY mengaku pernah menemui Presiden Joko "Jokowi" Widodo di Istana Bogor. Hal itu terjadi di awal upaya pencopetan Partai Demokrat oleh Moeldoko. 

"Beliau (Presiden) ketika itu mengaku tidak tahu apa-apa. Tapi, saya menyampaikan ini sudah terjadi dan KSP Moeldoko adalah bawahan Presiden Jokowi langsung sehingga saya melalui surat sebelumnya, diundang ketika itu di Istana Bogor. Kami ingin mendengarkan langsung seperti apa duduk perkaranya," ujar AHY. 

Ia pun memahami ekspektasi masyarakat yang menginginkan agar Jokowi segera mengambil tindakan tegas kepada Moeldoko. Namun, hingga saat ini langkah tersebut tidak diambil Jokowi. 

"Misalnya ada langkah-langkah yang menentukan. Misalnya kalau KSP Moeldoko terbukti melakukan perbuatan yang tidak etis, merampas partai yang berdaulat, harusnya ada hal-hal lain. Selain hanya ditanya," tutur dia. 

AHY pun memilih menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Jokowi. Sebab, ia sadar soal pemecatan menteri atau pejabat di kabinet sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden. 

Baca Juga: Partai Demokrat Kubu Moeldoko Legawa Terima Putusan MA yang Tolak PK

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya