TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Eks Ketua BEM UGM: Sebelum Pemilu 2024 Ada Aksi Besar Mahasiswa

Mahasiswa bakal suarakan agar demokrasi tetap di koridor

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) 2023, Gielbran Muhammad Noor. (IDN Times/Santi Dewi)

Jakarta, IDN Times - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) 2023, Gielbran Muhammad Noor, mengatakan sebelum hari pencoblosan pada 14 Februari 2024, akan ada aksi besar dari mahasiswa.

Maka pada pekan ini, mahasiswa dari berbagai elemen sedang melakukan konsolidasi untuk menentukan kapan mereka akan turun dan menyampaikan aspirasinya. 

"Untuk tuntutan spesifik dan jelas detailnya masih kami konsolidasikan beberapa waktu ke depan. Tentu arah tembakannya akan menyasar situasi demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini," ujar Gielbran kepada IDN Times, Rabu (7/2/2024) malam di Jakarta Pusat. 

Gielbran mengatakan hingga saat ini belum disepakati apakah saat aksi besar nanti, bakal ikut menyuarakan agar calon wakil presiden (cawapres) yang bermasalah secara etik diminta mundur. Mahasiswa berharap demokrasi tetap ada di koridor atau jalurnya. 

"Selain itu, kami ingin agar pemilu pada tahun ini memiliki legitimasi," kata dia. 

Baca Juga: Mahasiswa Demo di Dekat Istana Negara, Jokowi Lagi-Lagi ke Luar Kota

1. Akun WhatsApp diretas

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) 2023, Gielbran Muhammad Noor. (IDN Times/Santi Dewi)

Gielbran mengaku beberapa hari lalu akun WhatsApp-nya diretas dan ia tidak bisa mengakses ke aplikasi perpesanan itu selama 12 jam.

"Jadi, tiba-tiba saya dikeluarkan dari akun WhatsApp. Saya baru bisa mengaksesnya 12 jam kemudian," tutur mahasiswa semester akhir tersebut. 

Gielbran juga mengaku sakit hati lantaran petisi dan suara-suara yang disampaikan lebih dari 60 kampus, malah dianggap pihak Istana sebagai gerakan partisan. Sikap keprihatinan tersebut bermula dari petisi Bulak Sumur yang disampaikan di Universitas Gadjah Mada (UGM). 

"Saya merasa sakit hati karena profesor-profesor saya dikatakan orang yang simpatisan (parpol). Karena berbeda konteks. Beliau menyampaikan sebagai dosen, bukan simpatisan. Saya merasa narasi yang di bawah merasa dikaburkan," katanya. 

2. Mahasiswa akan lakukan aksi, baik pemilu satu ataupun dua putaran

Aksi demonstrasi mahasiswa di depan Istana Negara di Jalan Harmoni pada Rabu, 7 Februari 2024. (www.instagram.com/@blokpolitikpelajar)

Pernyataan serupa juga disampaikan Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UPN Veteran Jakarta, Fadli Yudhistira. Ia mengatakan mahasiswa akan tetap berunjuk rasa mau pemilu berjalan satu atau dua putaran.

Menurutnya, pemilu hanya dijadikan momentum saja. Fadli mengatakan tuntutan mahasiswa yang sudah disampaikan dalam aksi unjuk rasa 7 Februari 2024 lalu ada empat poin.

"Pemilu ini hanya lah momentum. Sebab, dalam empat isu tadi ada 10 tuntutan. Mulai dari agraria, pendidikan, undang-undang bermasalah, KKN. Jadi pemilu ini hanya lah momentum. Penyulut terbesarnya adalah pernyataan Pak Jokowi yang membolehkan presiden berkampanye," ungkap Fadli ketika dihubungi IDN Times pada Rabu malam. 

"Yang pasti, kami akan tetap melakukan aksi. Baik pemilu satu putaran saja atau berjalan dua putaran. Intinya kami ingin menyuarakan melalui perjuangan kami ada hal-hal ini yang belum dituntaskan," sambung dia. 

Baca Juga: Mahasiswa Lakukan Long March dari Tugu Trisakti, Tolak Pemilu Curang

3. Aksi demo 7 Februari jadi ajang pemanasan usai sejumlah akademisi perguruan tinggi keluarkan petisi

Aksi demonstrasi mahasiswa di depan Istana Negara di Jalan Harmoni pada Rabu, 7 Februari 2024. (www.instagram.com/@blokpolitikpelajar)

Fadli yang menjadi koordinator lapangan aksi demo pada 7 Februari 2024 mengatakan sengaja memilih titik lokasi berunjuk rasa di dekat Istana. Hal itu lantaran anggota DPR sudah mulai masuk ke masa reses.

Selain itu, mereka belajar dari pengalaman berunjuk rasa ketika memprotes RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Hasilnya, aksi tersebut tidak efektif untuk mengetuk hati para anggota parlemen agar tak mengesahkan undang-undang kontroversial tersebut. 

"Karena ada beberapa kawan di daerah yang terlibat dalam konsolidasi kami. Kemarin ada kawan-kawan dari UNPAD, UGM, bahkan dari Udayana. Mereka memantau tapi belum ada pergerakan di daerah. Jadi, kami pantik dulu melalui aksi 7 Februari," kata Fadli. 

Dalam aksi pada Rabu kemarin ada sekitar 350 mahasiswa yang berunjuk rasa di dekat Istana. 

Baca Juga: Mahasiswa Lakukan Long March dari Tugu Trisakti, Tolak Pemilu Curang

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya