TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Lemhanas RI Usul TNI Bentuk Angkatan Siber, Apa Urgensinya?

RI alami serangan 2.200 serangan siber per menit tiap hari

Andi Widjajanto (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Jakarta, IDN Times - Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional RI, Andi Widjajanto mengusulkan agar pemerintah membentuk satu angkatan keempat di dalam TNI yakni angkatan siber. Hal itu didasari adanya fakta Indonesia menerima 2.200 serangan siber tiap menit per harinya. Sementara, pada 2022, Indonesia mendapatkan sekitar 2,2 miliar serangan siber. 

Andi mengatakan Singapura sudah memiliki angkatan siber untuk mengatasi ancaman keamanan tersebut.

"Hari ini Singapura punya Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara dan Angkatan Digital/Intelijen. Angkatan itu dibentuk pada Oktober 2022, antara lain fungsinya untuk menangkap dinamika sibernya," ungkap Andi seperti dikutip dari YouTube Lemhanas pada Sabtu (12/8/2023). 

Negeri Singa, kata Andi, segera membentuk Angkatan Siber lantaran mereka memprediksi dalam empat tahun mendatang tantangan yang muncul sudah tidak lagi relevan. "Mulai dari chip sampai nanti computing-nya," tutur dia. 

Singapura, tutur dia, bahkan sudah memiliki empat laboratorium computing yang tersebar di tiga wilayah lainnya yaitu Israel, Amerika Serikat, Singapura dan China. Sementara, posisi Indonesia saat ini, kata Andi, berada di tengah-tengah konektivitas digital. 

"Dari 70 zettabye yang keluar-masuk, 32 persen terlihat lewat Indonesia. Maka, kita tidak punya pilihan selain masuk ke konektivitas digital," ujarnya lagi. 

Baca Juga: Membaca Celah Rentan Perbankan Dibayangi Serangan Siber

Baca Juga: BSSN Bantah Dapat Kenaikan Anggaran Rp70 Miliar karena Kasus Bjorka

1. Indonesia jadi negara terakhir di ASEAN yang tanda tangan strategi keamanan siber nasional

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Andi Widjajanto ketika memberikan sambutan. (Tangkapan layar YouTube Lemhanas)

Lebih lanjut, Andi mengatakan Presiden Joko "Jokowi" Widodo akhirnya menandatangani strategi keamanan siber nasional pada 2023. Namun, Indonesia tergolong lambat yang memiliki strategi tersebut. 

"Di ASEAN, Indonesia adalah negara ke-10 dari 10 negara yang tanda tangan strategi keamanan siber nasional, bahkan setelah Laos. Kita baru 2023 itu pun kira-kira baru satu bulan yang lalu," ungkap Andi. 

Sayangnya, kekuatan hukum dari strategi itu baru dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) dan belum berupa undang-undang. Sementara, Singapura sudah bergerak cepat dengan membentuk Angkatan Siber sebagai angkatan militer keempat. 

"Hari ini jumlah pasukan angkatan siber itu sudah mencapai 3 ribu orang. Diperkirakan dalam waktu 12 tahun ke depan, mereka akan punya angkatan lengkap 12 ribu orang," tutur dia. 

Angkatan siber Singapura mengenakan pakaian berwarna abu-abu dalam bertugas. Ia mengaku pada Jumat kemarin diminta berbicara mengenai kemungkinan Indonesia bisa mengekor Singapura yang bakal membentuk angkatan siber. 

"Saya harus menawarkan road map nya apakah Indonesia memungkinkan punya angkatan siber melengkapi TNI AD, AL dan AU," katanya. 

2. Lemhanas usulkan komandan angkatan siber adalah jenderal bintang tiga

Ilustrasi Hacker (IDN Times/Mardya Shakti)

Ia juga menyebut pernah mengusulkan di dalam road mapnya yaitu agar komandan angkatan siber merupakan jenderal bintang tiga dalam waktu 10 tahun ke depan. "Untuk sementara, road map saya berhenti di situ. Harus ada terobosan dan doktrinasi baru bahwa kita harus punya Kepala Staf Angkatan Siber," ujarnya. 

Di sisi lain, Andi menilai Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah terkait indeks teknologi. Berdasarkan data yang ia paparkan, Indonesia masih takut dengan teknologi seperti artificial intelligent (AI) atau chat GPT. 

"Indonesia merupakan negara yang sekolah-sekolahnya bilang 'Chat GPT sama dengan plagiat. Sekolah-sekolahnya bilang Chat GPT non-orisinil study.' Kalau itu terus menerus terjadi, maka kita akan semakin ketinggalan," tutur dia. 

Ia berharap ke depan Indonesia bisa bergerak dari negara yang hati-hati atau takut dengan AI menjadi negara yang mampu mengendalikan teknologi tersebut. 

Baca Juga: Mudahnya Mengetahui Data Pribadi Pejabat, Tak Heran NIK Jokowi Bocor

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya