Luhut Klaim dari Big Data Ada 110 Juta Warga Mau Pemilu 2024 Ditunda
"Kita ngapain sih menghabiskan Rp100 T untuk pilih presiden"
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan, mengklaim berdasarkan big data mengenai perbincangan di media sosial, ada 110 juta warganet yang mewacanakan agar pemilu 2024 ditunda.
Luhut mengklaim rakyat menginginkan Pemilu 2024 bisa ditunda hingga satu hingga tiga tahun. Ia mengatakan rakyat yang ingin agar pemilu 2024 ditunda jumlahnya banyak, maka aspirasi tersebut harus didengar partai politik dan DPR.
"Kita kan punya big data, dari data tersebut grab 110 juta (warganet yang menggunakan beragam platform) mulai dari Facebook, Twitter, macam-macam. Di Twitter saja, ada 10 juta lah (warganet) yang membicarakan isu ini," ungkap Luhut ketika berbicara di program siniar Deddy Corbuzier yang tayang di YouTube, Jumat (11/3/2022).
Luhut mengklaim rakyat menengah ke bawah ingin situasi Indonesia tenang. Mereka, kata dia, ingin fokus kepada pemulihan ekonomi.
"Kita kan kemarin seolah sakit gigi ketika mendengar (perpecahan) seperti kampret lah, cebong lah, kadrun lah. Itu kan menimbulkan dampak yang gak baik. Masak terus-terusan mau seperti itu. Ya, kita coba tangkap aspirasi publik dari big data tadi," katanya.
Mantan Kepala Staf Presiden (KSP) itu mengklaim ada aspirasi dari publik yang mempertanyakan untuk apa menghabiskan dana lebih dari Rp100 triliun agar pemilu 2024 bisa digelar di tengah kondisi pandemik COVID-19.
"Itu yang rakyat ngomong," tutur dia.
Luhut bahkan mengklaim kelompok yang mendukung ide penundaan Pemilu 2024 merupakan pemilih Partai Demokrat, PDIP, PKB, Golkar hingga Partai Gerindra.
"Kan mereka (pemilih parpol) akan melihat, (parpol) mana yang mendengarkan suara kami," ujarnya.
Apa benar klaim Luhut ada 110 juta warganet di media sosial yang sepakat pemilu 2024 ditunda?
Baca Juga: Jimly Asshiddiqie Yakin Sulit untuk Bisa Tunda Pemilu 2024, Kenapa?
1. Luhut sebut DPR dan MPR yang tentukan, apakah bisa jabatan presiden diperpanjang
Nama Luhut pada pekan ini disorot di berbagai media, karena disebut-sebut merupakan bagian dari pemerintah yang meminta sejumlah ketua umum parpol agar menggaungkan isu pemilu 2024 ditunda. Seperti dibahas di Majalah Tempo pekan ini dengan sampul berjudul "Malu-Malu Menunda Pemilu."
Di dalam tulisan itu bahkan disebut Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, terancam bisa dicopot dari posisi sebagai Menko Perekonomian bila mengabaikan instruksi untuk menggaungkan perpanjangan masa jabatan Jokowi sebagai presiden. Posisi sebagai ketua umum Golkar pun juga bakal digoyang.
Airlangga memang diketahui merupakan salah satu ketum parpol yang ikut mewacanakan agar pemilu 2024 ditunda. Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, tak membantah bila bosnya disebut berkomunikasi dengan sejumlah elite parpol. Tapi, yang dibahas mengenai isu kebangsaan.
"Kalau Pak Luhut mengutarakan pandangan dan kekaguman terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi, itu adalah hal yang wajar," kata Jodi.
Maka, di program siniar bersama Deddy, Luhut pun tak malu-malu menunjukkan ia setuju dengan ide pemilu 2024 ditunda. Namun, ia menyebut aspirasi yang berkembang di ruang publik, termasuk opininya, merupakan bagian dari perkembangan demokrasi.
"Kan ada juga yang mengatakan (masa jabatan) Jokowi agar diperpanjang, ya sudah. Tetapi, kalau suara ini membesar silakan mau ditanggapi atau tidak. Kan tergantung dari perwakilan rakyatnya juga," ungkap Luhut.
Langkah selanjutnya, kata Luhut, tergantung pada DPR dan MPR, apakah wacana penundaan pemilu 2024 akan diseriusi.
Baca Juga: Pakar: Alasan Elite Parpol Minta Pemilu 2024 Ditunda Mengada-ada!