Mahfud Goda Luhut soal Ketum Golkar: Kami Tolak jika Tak Sesuai Aturan
"Tapi, kalau sesuai prosedur ya silakan, itu rumah dia"
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengaku pernah menggoda Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan dalam suatu pertemuan. Mahfud berkelakar soal kabar Luhut menggantikan Airlangga Hartarto sebagai Ketum Golkar.
"Pak, katanya mau ambil Golkar dan ketahuan ya? Dijawab Pak Luhut 'kata siapa? Itu kan mereka saja yang mengada-ada'. Gitu kata, Pak Luhut," ujar Mahfud menirukan kalimat Luhut saat berbincang dengan Rhenald Kasali di YouTube Intrigue, dikutip Sabtu (5/8/2023).
IDN Times sudah meminta izin kepada Rhenald untuk mengutip pernyataan Mahfud di program siniar tersebut.
Mahfud menilai, tak logis jika Airlangga diganti karena elektabilitas rendah sebagai bakal capres. Meski, ia tak menampik peluang Airlangga maju sebagai bakal capres sangat kecil.
Namun, Mahfud menegaskan, tak mau terlalu jauh mencampuri urusan internal partai politik mana pun, termasuk Golkar. Jika internal Partai Golkar ingin menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub), kata dia, pemerintah akan bersikap obyektif.
"Bagi saya sejauh ini memenuhi aturan konstitusi di dalam partai, ya silakan saja (ada Munaslub). Kan ada ukuran-ukuran yang bisa dilihat. Saya kan tidak boleh ikut campur. Tapi, kalau melanggar aturan tentu kami dari pemerintah akan mempertanyakan," tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Luhut menyatakan secara terbuka siap maju jadi caketum Golkar dalam wawancara di program Rosi yang tayang di stasiun Kompas TV. Luhut mengaku siap maju lantaran kondisi elektabilitas Golkar sudah berada dalam keadaan lampu kuning. Luhut mau maju asalkan dicalonkan dan tidak melibatkan politik uang.
Baca Juga: Airlangga Kumpulkan 38 Ketua DPD, Kompak Tolak Digelarnya Munaslub
1. Mahfud yakin Presiden Jokowi bersikap tak ingin ikut campur
Mahfud meyakini Presiden Joko "Jokowi" Widodo adalah tipikal pemimpin yang tidak suka ikut campur soal internal partai politik. Meski di sisi lain, Mahfud menilai Jokowi tak melarang ada yang hendak cawe-cawe.
Ia mencontohkan saat Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tiba-tiba terpilih menjadi Ketum Partai Demokrat lewat kongres luar biasa (KLB) di Medan pada 2021. Kepengurusan Moeldoko akhirnya ditolak Kementerian Hukum dan HAM.
"Saya punya pengalaman, Pak Jokowi itu gak suka ikut campur. Tapi, tidak begitu juga suka melarang. Kan buktinya ada kasus lain, di mana Pak Moeldoko. Orang mengira itu atas perintah presiden. Tapi, nyatanya di Kemenkum HAM ditolak," kata dia.
Saat itu, Mahfud menyampaikan proses pengajuan struktur kepengurusan versi KLB Medan tak sesuai prosedur kepada presiden. Lalu, Jokowi memberikan restu untuk menolak kepengurusan Demokrat kubu Moeldoko.
"Ya sudah kalau tidak memenuhi syarat jangan didaftar pengurus baru (Partai Demokrat). Kita tidak boleh ikut campur. Kalau memenuhi syarat, lakukan. Saya punya keyakinan dalam kasus Pak Airlangga pun, Pak Jokowi juga bersikap sama," tutur dia.
Baca Juga: Tolak Munaslub Golkar, JK: Bersatu Saja Belum Tentu Menang