Mahfud Setuju Kata JK, Pemilu 2024 Pesta Demokrasi Terburuk Sejak 1955
Mahfud sebut naskah akademik hak angket sudah siap
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Calon wakil presiden nomor urut tiga, Mahfud MD, sepakat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf "JK" Kalla di FISIP Universitas Indonesia. Dalam pidatonya, JK menyebut Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi terburuk yang pernah dihelat oleh Indonesia sejak 1955 lalu.
Sebab, Pemilu 2024 diatur oleh kelompok minoritas yakni orang-orang yang mampu di dalam pemerintahan dan memiliki uang. JK khawatir bila sistem seperti itu dipertahankan, Indonesia akan kembali ke zaman otoriter.
"Menurut saya, itu pandangan seorang negarawan. Kalau saya yang mengatakan itu, publik akan berpandangan 'Pak Mahfud kan paslon, pantas mengatakan itu.' Makanya, saya gak ikut ngomong seperti itu. Jadi, saya anjurkan untuk melihat pidato Pak Jusuf Kalla. Itu pandangan seorang negarawan," ujar Mahfud di area Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2024).
Ia mengatakan, bila pemilu terburuk itu tidak diklarifikasi melalui hak angket maka pada saatnya akan bertemu krisis politik dan ekonomi. Krisis ekonomi diprediksi akan terjadi beberapa bulan mendatang. Apalagi harga-harga sejumlah kebutuhan pokok belum juga turun.
"Bila krisis politiknya belum selesai lalu bertemu dengan krisis ekonomi, maka yang akan menjadi korban negara. Itu poin yang saya pahami dari ceramah Pak Jusuf Kalla," katanya.
Lalu, sudah sejauh mana hak angket disiapkan oleh partai politik pengusung Ganjar dan Mahfud?
1. Naskah akademik hak angket yang akan digulirkan PDIP sudah rampung
Lebih lanjut, Mahfud memastikan proses hak angket akan terus berjalan di parlemen. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan itu menyebut sudah memegang naskah akademik dari hak angket.
"Naskah akademiknya tebal sekali, di atas 75 halaman yang sudah saya baca. Jadi, hak angket pasti jalan. Tinggal berkoordinasi saja siapa yang akan tanda tangan di depan. Itu sudah ada nama-namanya," ujar Mahfud.
Namun, anggota DPR yang hendak meneken hak angket tersebut harus membaca lebih dulu naskah akademik hak angket. "Biar nanti ketika mempertahankan, mereka tahu," katanya.
Sayang, Mahfud tidak bersedia membocorkan siapa saja anggota DPR yang bakal meneken hak angket. "Yang tahu (nama yang akan teken hak angket) itu partai. Saya tidak boleh menyebut langsung siapa saja nama-namanya," tutur dia lagi.
Baca Juga: Ketua KPU Bantah Mahfud MD soal Suara Ganjar-Mahfud Dikunci 17 Persen