Pengamat CSIS: Cakada Jadi Tersangka Korupsi, Itu Kesalahan Parpol!
Dua cakada terancam dilantik di rutan KPK
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Peneliti senior CSIS, Philip Vermonte, menilai partai politik lah yang seharusnya bertanggung jawab terhadap fenomena calon kepala daerah (Cakada) yang kini meringkuk di balik jeruji karena tersangkut kasus korupsi. Sejauh ini sudah ada dua calon kepala daerah yang telah menyandang status tersangka korupsi dan dipastikan menang. Mereka adalah Bupati petahana Tulungagung, Syahri Mulyo dan cagub Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus.
Sejauh ini, sudah ada 80,82 persen suara yang masuk pada pekan lalu. Khusus untuk paslon nomor urut satu, mereka diketahui lebih unggul dengan perolehan 59,8 persen suara. Dalam kasus Ahmad, ia saat ini berada di posisi teratas dengan perolehan 176.091 atau 31,94 persen suara. Itu pun perolehan suara yang masuk pada Jumat (29/6) lalu.
Dengan kondisi begitu, maka kemungkinan besar mereka akan tetap dilantik sebagai kepala daerah walaupun sudah menyandang status tersangka korupsi.
"Kalau memang masih ada (kepala daerah) yang terpilih dan kini menjadi tersangka (kasus korupsi), maka menurut saya itu tanggung jawab dari parpol yang mencalonkan," ujar Philip pada Selasa (3/7).
Lalu, apa lagi faktor lainnya sehingga publik malah tetap memilih kepala daerah yang sudah jadi tersangka korupsi?
1. Parpol yang seharusnya disiplin mencari calon kepala daerah berintegritas
Menurut Philip, seharusnya partai politik lah yang disiplin untuk mencari calon kepala daerah berintegritas dan punya rekam jejak yang baik sehingga saat Pilkada nama parpol tersebut ikut terangkat.
"Jadi, kalau sudah ada calon yang ketahuan terlibat korupsi atau berpotensi melakukan korupsi, maka sebaiknya gak dipilih. Jadi, yang dipilih memang figur-figur yang mendukung transparansi. Sebenarnya beberapa partai itu juga sudah melakukan," kata Philip yang ditemui di area Cikini Jakarta Pusat hari ini.
Ia menilai kalau parpol bersikeras tetap membela kader mereka yang korup, malah itu awal dari melorotnya elektabilitas partai. Seharusnya, kata dia, semakin banyak calon yang terindikasi korupsi, malah menguatkan parpol untuk gak mencalonkan mereka.
"Karena mereka bisa menjadi sasaran kritik, gak memberikan pelajaran politik ke publik dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintahan yang terbentuk nantinya," kata dia lagi.
Baca Juga: Kemenhub: Kapal KM Lestari Maju Sengaja Dikandaskan