Polri Bujuk Keluarga Veronica Koman Agar Ia Pulang ke Indonesia
Polda Jatim meminta imigrasi cabut paspor Veronica
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik mewanti-wanti agar Polri berhati-hati dalam menempuh langkah untuk memproses pengacara Hak Asasi Manusia, Veronica Koman. Langkah Polri yang meminta agar imigrasi mencabut paspor perempuan yang kini tengah berada di luar negeri itu, adalah sikap yang tidak bijak. Justru apabila paspor Veronica dicabut, mengakibatkan ia tidak memiliki kewarganegaraan.
"Pencabutan paspor itu bisa mengakibatkan seseorang mengalami statelessness (kehilangan kewarganegaraan), maka itu berarti pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam kasus Papua, itu justru menebalkan aspek pelanggaran HAM setelah tudingan adanya rasisme dan diskriminasi," ujar Rachland di akun media sosialnya pada Sabtu (7/9).
IDN Times sudah meminta izin kepada Rachland untuk mengutip pernyataan tersebut. Sementara, kata Rachland, di dalam UU kewarganegaraan, negara tidak boleh menyebabkan warganya kehilangan kewarganegaraan.
Instruksi agar paspor milik Veronica dicabut disampaikan oleh Kapolda Jawa Timur, Irjen (Pol) Luki Hermawan ketika menggelar konferensi pers pada Sabtu kemarin. Langkah itu merupakan upaya lanjutan agar bisa memboyong Veronica pulang usai Polri menetapkannya sebagai tersangka provokasi kerusuhan di Papua. Lalu, apakah Polri juga akan memasukan nama Veronica agar turut diburu oleh interpol?
Baca Juga: Polda Jatim Ajukan Pencekalan Paspor Veronica Koman
1. Polri menggandeng Interpol untuk memburu Veronica Koman
Menkopolhukam, Wiranto memastikan pihaknya menggandeng polisi interpol untuk bisa memburu tersangka Veronica Koman. Itu artinya, mereka akan memasukan nama Veronica di dalam daftar red notice. Untuk itu, Polri harus menerbitkan dulu keterangan bahwa Veronica sudah resmi masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
Polri pun mengaku sudah mengetahui keberadaan Veronica di luar Indonesia. Mereka mengatakan perempuan berusia 31 tahun itu tengah menempuh studi pasca sarjana di suatu negara.
"(Posisi Veronica) sudah diketahui, tapi tidak mungkin saya sampaikan. Kalau disebutkan (khawatir dia) malah nanti kabur," ujar Karopenmas Mabes Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Mabes Polri pada (5/9) lalu.
Veronica ditetapkan sebagai tersangka yang telah memprovokasi kericuhan di Papua karena dinilai mengunggah informasi yang sifatnya memecah persatuan di Indonesia. Padahal, keberadaannya tidak berada di Indonesia. Untuk itu ia disangkakan dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 160 KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Penghapusan Suku, Etnis dan Ras.
Baca Juga: Melihat Bingkai Harmonis Papua-Suroboyo di Kota Pahlawan